Partisipasi Masyarakat dalam KebijakanJogo Tonggo di Desa Duren

Dhanu Anggita, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA. ; Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A.

2024 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Kebijakan “Jogo Tonggo” merupakan sebuah inovasi atau terobosan kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah dalam menangani kasus Covid-19. Kebijakan “Jogo Tonggo” diterapkan di seluruh wilayah Jawa Tengah baik kota maupun kabupaten sesuai dengan instruksi gubernur no 1 tahun 2020. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Jawa Tengah. Dengan kebijakan yang dibuat secara mendadak apakah pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai instruksi yang telah ditetapkan, dan bagaimana peran masyarakat dalam menanggapi kebijakan tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kebijakan “Jogo Tonggo”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang aktif dan narasumber yang pasif terhadap kebijakan “Jogo Tonggo”. Hasil penelitian menunjukkkan hanya sebagian masyarakat yang berperan aktif menjalankan program“Jogo Tonggo”, masih banyak masyarakat yang acuh dalam menanggapi program tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kebijakan “Jogo Tonggo” diantaranya: (1) Tidak ada ajakan khusus dari pihak pemerintah desa, sehingga masyarakat enggan untuk berpartisipasi. (2) Sosialisasi pemerintah desa masih minim atau belum menyeluruh, sehingga pemahahaman masyarakat terkait program masih kurang. (3) Tidak ada aturan yang mengharuskan masyarakat untuk ikut andil dalam pelaksanaan program “Jogo Tonggo”. Sehingga dari penelitian ini muncul 3 bentuk partisipasi masyarakat, yaitu: Partisipasi aktif, Partisipasi terselubung dan Partisipasi pasif.

Selain hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kebijakan “Jogo Tonggo” ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan “Jogo Tonggo” diantaranya faktor pendukung yaitu: pendidikan, ekonomi, kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat, sedangkan faktor pemhambat dari kebijakan tersebut yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi masyarakat desa, dan kurangnya pendanaan.

The "Jogo Tonggo" policy is an innovation or breakthrough policy made by the Governor of Central Java in handling the COVID-19 case. The "Jogo Tonggo" policy is implemented throughout Central Java, both cities and districts, by the governor's instruction no. 1 of 2020. This effort was made to minimize the spread of the Covid-19 virus in Central Java. With a policy that was made suddenly, can the government implement the policy according to the instructions that have been set, and what is the role of the community in responding to the policy? So this study aims to determine community participation in the "Jogo Tonggo" policy. This study uses a qualitative research method through in-depth interviews with active and passive informants regarding the "Jogo Tonggo" policy. 

The study results show that only some people play an active role in running the "Jogo Tonggo" program, there are still many people who are indifferent in responding to the program. Several things that influence community participation in the "Jogo Tonggo" policy include: (1) There is no special invitation from the village government, so people are reluctant to participate. (2) Village government socialization is still minimal or not comprehensive so community understanding of the program is still lacking. (3) There are no rules that require the community to participate in the implementation of the "Jogo Tonggo" program. So from this study, 3 forms of community participation emerged, namely: Active participation, Covert participation, and Passive participation.

In addition to things that influence community participation in the "Jogo Tonggo" policy, there are also factors that influence the implementation of the "Jogo Tonggo" policy, including supporting factors, namely: education, economy, community awareness, and community culture, while the inhibiting factors of the policy are: lack of community participation, lack of socialization of village communities, and lack of funding.

Kata Kunci : Community Participation, Jogo Tonggo, Duren Village.