Laporkan Masalah

Penerapan Prinsip Saksama Oleh Notaris/PPAT Terhadap Kebeneran Identitas Penghadap Yang Menggunakan Niqab Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditya Anomsari, Dr. Muhaimin, S.H., M. Kn.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prinsip saksama oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT serta Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PPAT, dan untuk mengetahui serta menganalisis penerapan prinsip saksama oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap kebenaran identitas penghadap yang menggunakan Niqab di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang sedang berjalan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Data yang diperoleh  dari data primer dan berdasarkan penelitian lapangan dengan metode purposive sampling dan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pengaturan Prinsip Saksama dalam UUJN, PP Nomor 24 Tahun 2016 dan Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 tidak diatur secara eksplisit. Kata “Saksama” dapat ditemui dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan dalam Sumpah Jabatan Notaris yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Perkaban Nomor 1 Tahun 2006. Pasal-pasal tersebut juga tidak menyebutkan istilah “prinsip”. Kedua pasal tersebut menegaskan beberapa kewajiban esensial bagi Notaris/PPAT. Apabila dilihat dari arti Bahasa dan prakteknya saksama dalam konteks ini mengacu pada kewaspadaan, kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian Notaris/PPAT dalam menjalani setiap tahapan proses pembuatan akta. Penerapan prinsip saksama juga penting dalam menjaga keprofesionalitasan Notaris/PPAT dalam meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan dalam proses pembuatan akta.. Variasi paling efektif dalam menerapkan prinsip saksama terhadap kebenaran identitas penghadap yang menggunakan Niqab adalah dengan membuka Niqab secara langsung di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atau menggunakan surat pernyataan.

This research aims to understand and analyze the principle of due diligence by Notaries/Land Deed Officials under the Notary Office Law and Government Regulation No. 24 of 2016 concerning Land Deed Officials, as well as Perkaban No. 1 of 2006 concerning the Implementation of Land Deed Official Regulations, and to investigate and analyze the application of the principle of due diligence by Notaries/Land Deed Officials regarding the accuracy of the identities of parties wearing Niqab in the Special Region of Yogyakarta. This research is a juridical-empirical study conducted by examining existing legal provisions against the realities in society. Data is obtained from primary sources and field research using purposive sampling methods and analyzed with descriptive qualitatively. The research results show that the regulation of the Principle of Diligence in the Notary Law (UUJN), Government Regulation No. 24 of 2016, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 1 of 2006 is not explicitly stated. The term “diligence” can be found in Article 16(1)(a) of the UUJN and in the Notary's Oath of Office as outlined in Article 34(1) of Regulation No. 1 of 2006. These articles also do not mention the term “principle.” Both articles emphasize several essential obligations for Notaries/Certified Land Officials (PPAT). From the perspective of language and practice, diligence in this context refers to the attentiveness, precision, thoroughness, and caution of the Notary/PPAT in conducting each stage of the deed making process. The application of the principle of diligence is also crucial for maintaining the professionalism of Notaries/PPAT in minimizing the risk of misuse or errors in the deed-making process. The most effective variation in applying the principle of diligence to verify the identity of a person wearing a Niqab is either to have the Niqab removed directly in the presence of the Notary/PPAT or to use a written declaration.

Kata Kunci : Prinsip Saksama, Penghadap, Niqab

  1. S2-2024-499733-abstract.pdf  
  2. S2-2024-499733-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-499733-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-499733-title.pdf