Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara

Yulia Rahma Ainnaya, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peralihan/pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dilihat dari perspektif hukum pertanahan dan hukum perbendaharaan negara dan solusi dalam menjamin kepastian hukum bagi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada sistematika peraturan perundang - undangan hukum pertanahan dan hukum perbendaharaan negara yang merupakan sumber hukum tertulis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian yang deskriptif dan penelitian eksplanatoris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Pertanahan mengatur pada aspek yuridisnya bahwa Hak Pakai Selama Dipergunakan tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan. Apabila akan dipindahtangankan/dialihkan maka harus sesuai dengan prosedur dalam Hukum Pertanahan dan dilakukan proses balik nama agar dapat menjamin kepastian hukum pemegang hak nya. Sementara itu, dalam Hukum Perbendaharaan Negara, penguasaan tanah oleh instansi pemerintah menjelaskan bahwa tanah adalah harta kekayaan yang bernilai ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial. Tanah yang dikuasi oleh instansi pemerintah dapat dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. Upaya dalam menjamin kepastian hukum terhadap Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yaitu dengan menempatkan rezim hukum pertanahan dan rezim hukum perbendaharaan negara dalam posisi yang saling melengkapi. Pemerintah juga dapat membuat suatu aplikasi atau website yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai pertanahan.

This research aims to understand the transfer/disposition of State/Regional assets in the form of land from the perspective of land law and treasury law and to provide solutions to ensure legal certainty for State/Regional assets in the form of land.

This research was a normative legal study based on the systematics of land law and state treasury law regulations, which were written legal sources. The analysis used in this research was a combination of descriptive and explanatory research methods.

The results of this study indicate that Land Law regulates in its juridical aspect that the Right of Use as long as it is Used cannot be transferred/assigned. If it is to be transferred/assigned, it must comply with the procedures in Land Law and undergo a name change process to ensure the legal certainty of the rights holder. Meanwhile, in State Treasury Law, the control of land by government agencies explains that land is a valuable economic asset and is expected to provide economic and social benefits. Land controlled by government agencies can be transferred or assigned through sale and purchase, exchange, grant, and capital participation. Efforts to ensure legal certainty over State/Region assets in the form of land involve placing the land law regime and the state treasury law regime in complementary positions. The government can also create an application or website that can be accessed by the public regarding land.

Kata Kunci : Barang Milik Negara atau Daerah, Tanah, Hukum Pertanahan, Hukum Perbendaharaan Negara, State or Regional Assets, Land, Land Law, State Treasury Law