Analisis Program Kader JKN-KIS dalam Upaya Peningkatan Kolektibilitas Iuran Peserta PBPU di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta Tahun 2023

Dini Afrinia Fienlian, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., M. Kes, MBA, AAK

2024 | Tesis | MAGISTER KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Latar Belakang: Data kepesertaan segmen peserta PBPU BPJS Kesehatan sampai Desember 2023 berdasarkan sismonev DJSN Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 76,8% peserta PBPU yang tidak aktif dari jumlah total peserta PBPU  jiwa dalam status tidak aktif dengan kolektibilitas iuran terendah pada segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu di angka 76.8 %. Laporan keuangan Kantor Cabang Yogyakarta juga menunjukkan kolektibilitas iuran peserta PBPU yang terendah di BPJS Kesehatan KC Yogyakarta. Salah satu upaya peningkatan kolektibilitas iuran di Knator Cabang Yogyakarta adalah dengan program Kader JKN-KIS. Berdasarkan laporan tahun 2023 iuran yang terkumpul dari program Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta didapatkan bahwa angka kolektibilitas iuran Kader JKN-KIS Tahun 2023 hanya sebesar 63,88% sehingga diperlukan analisa rendahnya kolektibilitas iuran peserta PBPU dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan program Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta Tahun 2023 sebagai salah satu upaya dalam kolektibilitas iuran peserta PBPU.
Tujuan: Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa terhadap program Kader JKN-KIS dalam rendahnya kolektibilitas iuran peserta PBPU di Kantor Cabang Yogyakarta Tahun 2023.
Metode: Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan subyek penelitian yang dipilih dengan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen sekunder.
Hasil: Program Kader JKN-KIS dilakukan dengan beberapa prosedur yaitu tahap persiapan program Kader JKN-KIS, tahap aktivitas Kader JKN-KIS, tahap monitoring dan evaluasi. Walaupun sudah dilakukan sesuai prosedur tetapi masih didapatkan kendala dalam kolektibilitas iuran dari program Kader JKN-KIS yaitu sumber daya manusia, imbal jasa, kemauan dan kemampuan peserta untuk membayar sehingga diperlukan perhatian dalam pelaksanaan program Kader JKN-KIS ke depannya. Didapatkan hasil bahwa kolektibilitas iuran dari program Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2023 dinilai masih rendah
Kesimpulan: Dari segi fungsinya sebagai edukasi dan sosialisasi tercipta hubungan yang intens antara Kader JKN-KIS dengan peserta binaannya namun dari segi fungsinya sebagai kolektibilitas iuran, program Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta Tahun 2023 dinilai belum efektif berjalan dikarenakan belum tercapainya target iuran yang terkumpul pada masing-masing Kader JKN-KIS

Background: Based on the DJSN monitoring and evaluation for 2023, the participation data for the PBPU segment of BPJS Kesehatan until December 2023 shows that, of all PBPU participants, 76.8% are inactive, with the segment of Non-Wage Workers (PBPU) having the lowest contribution collection rate at 76.8%. The Yogyakarta Branch Office's financial report also reveals that BPJS Kesehatan KC Yogyakarta has the lowest contribution collecting rate for PBPU participants. The JKN-KIS Cadre program is one of the initiatives used by the Yogyakarta Branch Office to increase the collectibility of contributions. The contributions gathered from the JKN-KIS Cadre program at the BPJS Kesehatan branch office in Yogyakarta indicate that, according to the 2023 report, the collectibility rate for JKN-KIS Cadres in 2023 is only 63.88%. Therefore, as part of the efforts to improve the collectibility of contributions from PBPU participants, an analysis of the low collectibility of contributions in relation to the implementation of the JKN-KIS Cadre program at the BPJS Kesehatan Yogyakarta Branch Office in 2023 is required.
Objective: This study aims to analyze the JKN-KIS Cadre Program and its relation to the low contribution collection rate among PBPU participants at the Yogyakarta Branch Office in 2023.
Method: A qualitative method with a phenomenological approach was used, with research subjects selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews and a review of secondary documents.
Results: The JKN-KIS Cadre Program was implemented through several procedures, including the preparation stage, the cadre activity stage, and the monitoring and evaluation stage. Challenges in the contribution collection from the JKN-KIS Cadre Program include human resources, compensation, and the willingness and ability of participants to pay, which require attention in the future implementation of the JKN-KIS Cadre Program. The contribution collection rate from the JKN-KIS Cadre Program at the Yogyakarta Branch Office is still considered low.
Conclusion: While the JKN-KIS Cadre Program has fostered strong relationships between cadres and their assigned participants through education and socialization, it has not been effective in achieving its contribution collection targets at the BPJS Kesehatan Yogyakarta Branch Office in 2023.

Kata Kunci : JKN, Kolektibilitas iuran, PBPU, Pengumpulan pendapatan, Kader JKN-KIS