Analisis Kebijakan Terhadap Pembentukan Pusat Legislasi Nasional Periode Kepemimpinan Joko Widodo Tahun 2019-2024

SURYA WARDIMAN, Dr. Ratnawati, Dra., S.U.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Banyaknya permasalahan yang timbul dari kompleksitas pengelolaan regulasi dan regulasi itu sendiri menyebabkan hal ini menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo. Permasalahan pengelolaan regulasi menyebabkan buruknya tata kelola pemerintahan yang kemudian secara tidak langsung merawat ego sektoral lembaga yang menjalankan fungsi legislasi. Disamping itu, permasalahan regulasi menciptakan kondisi hyper regulation yang dimana secara beriringan menyebabkan regulasi saling bertentangan (conflicting), tumpang tindih (overlapping), multi tafsir (multi interpretation), tidak taat asas (inconsistency), menciptakan beban yang tidak perlu (unnecesarry burden), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) mendorong Joko Widodo membentuk Pusat Legislasi Nasional. Akan tetapi, sampai akhir periode kepemimpinan Joko Widodo pembentukan Pusat Legislasi Nasional tidak kunjung dibentuk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri alasan dibalik kegagalan implementasi kebijakan pembentukan Pusat Legislasi Nasional. 

Penelitian ini bercorak kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dilihat dari sifatnya, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Teori implementasi kebijakan publik Merilee S Grindle (1980) digunakan untuk melihat aspek yang mempengaruhi efektif atau tidaknya pelaksanaan implementasi kebijakan. Aspek tersebut adalah aspek konten dan konteks kebijakan publik. Konten membahas tentang isi kebijakan, sedangkan konteks membahas lingkungan implementasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pembentukan Pusat Legislasi Nasional melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan gagal karena utamanya disebabkan permasalahan konteks kebijakan yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi perubahan opsi penyelesaian masalah regulasi dari penyelesaian permasalahan regulasi melalui solusi kelembagaan dengan pembentukan Pusat Legislasi Nasional menjadi hanya dengan penyelesaian permasalahan regulasi melalui solusi metode yaitu Omnibus Law. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa yang mengedepankan kekuasaan terhadap kewenangan lembaga pembentuk perundang-undangan menyebabkan kebijakan penyelesaian masalah regulasi dengan Omnibus Law lebih diprioritaskan. Hal ini menyebabkan kepatuhan tujuan awal kebijakan dengan solusi kelembagaan tidak tepat laksana dan daya tanggap yang lemah terhadap solusi kelembagaan yang dicanangkan. 

Many problems arise due to the complexity of managing regulations and the regulations themselves have caused this problem to become a serious concern for the Joko Widodo government. The problem of regulatory management causes poor governance, which then indirectly fosters the sectoral egos of institutions that carry out legislative functions. In addition, regulatory problems create conditions of hyperregulation, which simultaneously lead to conflicting regulations, overlapping, multi-interpretation, inconsistency, unnecessary burdens, and a high-cost economy, pushing Joko Widodo to form Pusat Legislasi Nasional. However, until the end of Joko Widodo's leadership, the establishment of Pusat Legislasi Nasional was never formed. Therefore, this study aims to trace the reasons behind the failure to implement the policy of setting up Pusat Legislasi Nasional.

This research is qualitatively descriptive with a case study approach. From its nature, descriptive research focuses on a systematic explanation of the facts obtained at the time of the research. Research is done with interviews, observations, documentation, and library studies. 

Merilee S. Grindle (1980) public policy implementation theory is used to look at the aspects that affect the effectiveness or non-effectiveness of the implementation of a policy. These aspects are the content and context aspects of a public policy.

The results of this study show that the implementation of the establishment of the Pusat Legislasi Nasional through Law Of The Republic Of Indonesia Number 15 Of 2019 On Amendment To Law Number 12 On Legislation Making failed mainly because of the problems of the context of the policy, namely the power, interest, and strategy of changing the options of the solution of the regulatory problem from the resolution of the problem of regulation through the institutional solution with the creation of a Pusat Legislasi Nasional into solving the problem with the solution by the method of Omnibus Law. This leads to compliance with the initial policy objectives with inadequate institutional solutions and weak responsiveness to the proposed institutional solution.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Konten dan Konteks Kebijakan, Pembentukan Pusat Legislasi Nasional