ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DI PROVINSI MALUKU UTARA
Alfadlun Ludia Albaar, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si
2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik
ABSTRAK
Kebijakan dalam penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement. Langkah strategis pemerintah dalam menurunkan emisi yaitu dengan transisi energi seperti pengembangan kendaraan listrik. Adanya transisi energi ini meningkatkan permintaan nikel, yang pada prosesnya menggunakan batubara. PT. IWIP merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan captive power untuk mendukung aktivitas industri pertambangannya. Penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik, tidak hanya digunakan oleh swasta namun juga digunakan oleh BUMN yaitu PT. PLN (Persero) Unit PLTU Tidore untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat. Penggunaan batubara ini berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan emisi apabila tidak dikelola dengan baik dan berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan ISPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan emisi GRK di Maluku Utara khususnya pada PLTU Tidore dan PT. IWIP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Matland, matriks ambiguitasi-konflik dan model kebijakan Edward III dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, melalui pengumpulan data mendalam dengan melibatkan beberapa sumber informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, laporan dan dokumen terkait emisi GRK.
Hasil menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan penurunan emisi GRK pada PLTU Tidore yang telah menggunakan bag filter namun kurang efektif sebab masih menyebabkan pencemaran ke permukiman warga seperti fly ash dan pada PT. IWIP telah menggunakan teknologi untuk meminimalisir emisi GRK namun dalam proses pengolahannya terdapat permasalahan kesehatan yang timbul pada karyawan bagian batubara seperti ISPA. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penurunan emisi seperti transmisi informasi kepada masyarakat yang belum efektif serta sumber daya peralatan yang belum efektif dalam meminimalisir debu.
Kata Kunci: Emisi Gas Rumah Kaca, Paris Agreement, PLTU
ABSTRACT
The policy of reducing greenhouse gas emissions in Indonesia is ratified in Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement. The government's strategic steps in reducing emissions are through energy transitions such as the development of electric vehicles. This energy transition increases the demand for nickel, which in the process uses coal. PT. IWIP is one of the companies that uses captive power to support its mining industry activities. The use of coal as a power plant is not only used by the private sector but also by state-owned companies, namely PT. PLN (Persero) Tidore Steam Power Plant to meet the electricity needs of the community. The use of coal has the potential to damage the environment and increase emissions if not managed properly and is harmful to health which can cause ARI. This study aims to analyze the implementation of GHG emission reduction policies in North Maluku, Tidore Steam Power Plant and PT. IWIP and identify the factors that influence the implementation. This study uses the Matland policy implementation model, the ambiguity-conflict matrix and the Edward III policy model in identifying factors that influence policy implementation. The approach used is qualitative, through in-depth data collection involving several sources of information obtained from observations, interviews, reports and documents related to GHG emissions.
The results show that in the implementation of the GHG emission reduction policy at the Tidore Steam Power Plant which has used bag filters but is less effective because it still causes pollution to residential areas such as fly ash and at PT. IWIP has used technology to minimize GHG emissions but in the processing process there are health problems that arise in coal employees such as ISPA. Factors that influence the implementation of the emission reduction policy such as the transmission of information to the community that is not yet effective and equipment resources that are not yet effective in minimizing dust.
Keywords: Greenhouse Gas Emissions, Paris Agreement, PLTU
Kata Kunci : Emisi Gas Rumah Kaca, Paris Agreement, PLTU