Pelindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penolakan Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 589K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Nomor 423/Pdt.Bth/2021/PN.Cbi)
GUNTAR MAHENDRO, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si.
2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang terhadap penolakan perlawanan eksekusi hak tanggungan. Analisis dilakukan dilatarbelakangi oleh amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 582/Pid.B/2019/PN.Cbi yang memutus salah satu hasil tindak pidana pencucian uang berupa SHGB No. 5993 dikembalikan ke korban namun objek sengketa tersebut sedang dalam proses eksekusi hak tanggungan.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung oleh data primer yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kreditur pemegang Hak Tanggungan memiliki hak separatis yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan harus didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang terhadap penolakan perlawanan eksekusi hak tanggungan adalah dapat mengajukan gugatan perdata baru kepada pengadilan negeri untuk menggugat objek sengketa tersebut dengan menambah tergugat baru agar tidak Nebis In Idem. Selain itu dapat diusahakan dengan adanya itikad baik melakukan mediasi antara terdakwa dengan korban atas timbulnya kerugian. Korban tindak pidana pencucian uang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu dengan peninjauan kembali terhadap putusan perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Mengusahakan adanya itikad baik terhadap korban melalui mediasi terkait ganti kerugian materiil.
This study aims to analyze the legal protection for victims of money laundering against the rejection of resistance to the execution of mortgage rights. The analysis was conducted against the background of the verdict of the Cibinong District Court Number 582/Pid.B/2019/PN.Cbi which ruled that one of the results of the money laundering crime in the form of SHGB No. 5993 was returned to the victim but the object of dispute was in the process of execution of a mortgage.
This type of research is normative legal research. Normative research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The data in this research is secondary data obtained through literature study and supported by primary data obtained by interviewing sources. The data obtained in this study were analyzed using qualitative methods and then presented descriptively.
The results of this study indicate that creditors holding mortgage rights have separatist rights guaranteed by the Mortgage Rights Act which must take precedence over other creditors. Legal protection for victims of money laundering crimes against the rejection of resistance to the execution of mortgage rights is that they can file a new civil lawsuit to the district court to sue the object of the dispute by adding a new defendant so that it is not Nebis In Idem. In addition, it can be attempted in good faith to mediate between the defendant and the victim for the loss incurred. Victims of money laundering crimes can file extraordinary legal remedies, namely by reviewing the decision of the third party resistance (derden verzet). Seek good faith towards the victim through mediation related to material damages.
Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Hak Tanggungan, Sita Eksekusi / Legal Protection, Mortgage Rights, Confiscation of Execution