DAMPAK KEKOSONGAN JABATAN KETUA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN MAGELANG

ILHAM PRAKAS KARLESTA, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kekosongan jabata Keta MPPD terhadap tugas dan fungsi MPPD guna tindak lanjut pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAt di Kabupaten Magelang, serta untuk mengetahui dan menganalisis alternatif proses pemeriksaan dugaan pelanggaran tugas PPAT di Kabupaten Magelang karena kekosongan jabatan Ketua MPPD.

        Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif didukung data primer dari narasumber serta responden dengan pedoman wawancara dan didukung data sekunder dari bahan hukum dengan metode studi pustaka, selanjutnya dilakukan analisis penelitian dengan menggunakan penafsiran hukum autentik, sistematis dan fungsional.

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan jabatan Ketua MPPD secara administratif memang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MPPD dalam hal pemeriksaan terhdap anggota PPAT yang dilaporkan oleh masyarakat. Alternatif proses pemeriksaan dugaan pelanggaran tugas PPAT Kabupaten Magelang ketika terjadi kekosongan jabatan Ketua MPPD dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan MPPW, mengeluarkan diskresi kebijakan serta pelimpahan kepada bawahan dalam hal ini Wakil Ketua MPPD. Bagi Kepala BPN semestinya dapat melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengingat masih adanya sejumlah ketentuan yang belum sempurna dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Harapannya permasalahan pengaduan masyarakat yang ditolak oleh MPPD di KabupatenMagelang tidak terjadi di wilayah lain nya. Pada dasarnya masyrakat tidak dirugikan dengan alasan kekosongan hukum maupun karena masalah birokrasi. Sebagai negara yang beorientasi pada negara kesejahteraan maka pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan. 

This study purposed to determine and analyze the impact of position vacancies of MPPD chairman on its duties and function to follow up complaints regarding violations in the implementation of PPAT in Magelang Regency, also aims to discover and analyze alternative processes for examining alleged violations of PPAT duties in Magelang Regency due to the position vacancies of MPPD chairman.

The type of this study is empirical juridical, while the characteristic of this study is qualitative descriptive supported by primary data collected from sources and respondents following interview methods also supported by secondary data from legal materials specifically literature study, furthermore research analysis was conducted using authentic, systematic and functional legal interpretation.

The results of the study show that the vacancy in the position of chairman of the Regional Advisory and Supervisory Council administratively is indeed an obstacle in carrying out the duties and functions of the Regional Advisory and Supervisory Council in terms of examining PPAT members who are reported by the public and alternative efforts to examine alleged violations of the duties of District Land Deed Officials Magelang in the midst of a vacancy in the position of Chairman of the Regional Advisory and Supervisory Council can be done by consulting the MPPW, issuing policy discretion, and delegating it to subordinates. The Head of Indonesian National Land Office (BPN) should be able to revise the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/The Chairman of National Land Office of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 concerning about the Development and Supervision of Land Deed Making Official (PPAT) considering that there are still imperfect provisions and induce legal uncertainty. Therefore problems such as rejected public complaints by Regional Trustees and Supervisory Council (MPPD) at Magelang Regency does not occur in other areas. Furthermore, the community is not harmed neither for legal reasons nor bureaucratic problems. As a country with prosperity orientation, the government must provide public services to fulfil community needs.

Kata Kunci : Alternatif, MPPD PPAT, Kekosongan Jabatan Ketua