ANALISIS SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI (STUDI KASUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI JASA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG MERAPI RAPIDO)

Armatia Rohma Larasati, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-0003879.AH.01.26.TAHUN2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Jasa Pegawai Negeri Republik Indonesia Pengendalian Lahar Gunung Merapi Rapido yang didasarkan pada akta perubahan anggaran dasar, serta mengetahui dan menganalisis implikasi hukum atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003879.AH.01.26.TAHUN2020 terhadap Koperasi Jasa Pegawai Negeri Republik Indonesia Pengendalian Lahar Gunung Merapi Rapido. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangang melalui wawancara dengan responden dan dilengkapi wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini  pertama, alasan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-0003879.AH.01.26.TAHUN2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Jasa Pegawai Negeri Republik Indonesia Pengendalian Lahar Gunung Merapi Rapido karena belum sempurnanya Sistem Administrasi Badan Hukum dan ketidaktahuan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam proses perubahan anggaran dasar koperasi yang mengalami kendala tidak tersedianya data koperasi yang lama di Sistem Administrasi Badan Hukum. Selanjutnya, implikasi surat tersebut tetap dianggap sah berdiri sebagai badan hukum koperasi yang baru, sedangkan koperasi yang lama tetap dianggap eksis sebagai badan hukum yang sah. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi tetap menggunakan nama koperasi yang lama. 

This research aims to find out and analyze the issuance of Decree Number AHU-0003879.AH.01.26.TAHUN2020 concerning the Ratification of the Establishment of Koperasi Jasa Pegawai Negeri Republik Indonesia Pengendalian Lahar Gunung Merapi Rapido, which is based on the deed of amendment to the articles of association, as well as knowing and analyzing the legal implications of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0003879.AH.01.26.TAHUN2020 regarding Koperasi Jasa Pegawai Negeri Republik Indonesia Pengendalian Lahar Gunung Merapi Rapido.

This research is empirical normative research, using primary data and secondary data. The nature of this research is descriptive research. Primary data was obtained by means of field research through interviews with respondents and supplemented by interviews with resource persons. Secondary data was obtained through library research. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods.

The conclusion of this research is firstly, the reason for the issuance of Decree Number AHU-0003879.AH.01.26.TAHUN2020 concerning Ratification of the Establishment of Koperasi Jasa Pegawai Negeri Republik Indonesia Pengendalian Lahar Gunung Merapi Rapido is because the Sistem Administrasi Badan Hukum is not yet perfect and the Notary's ignorance of the Cooperative Deed Maker in the process of changing the cooperative's articles of association which is experiencing problems with the unavailability of old cooperative data in the Sistem Administrasi Badan Hukum. Furthermore, the implication of this letter is that it is still considered valid to exist as a new cooperative legal entity, while the old cooperative is still considered to exist as a valid legal entity. Legal actions carried out by cooperative management still use the old cooperative name.

Kata Kunci : Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Surat Keputusan