Analisis Implementasi Kebijakan Modernisasi Pasar (Studi Kasus Program Relokasi dan Revitalisasi Pasar Mebel Surakarta)

Intan Nisaaul Chusna, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si.

2024 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Pembangunan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah percepatan ekspansi ekonomi dalam program nasional. Implementasi kebijakan pembangunan percepatan ekonomi tersebut ditargetkan kepada beberapa kawasan di Indonesia, salah satunya yaitu kawasan Subosukawonosraten yang mencakup Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten. Pada penelitian ini fokus untuk pembangunan di kawasan Surakarta. Merespon dari program nasional yang merujuk pada Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, maka pemerintah Kota Surakarta fokus untuk pembangunan di Surakarta Utara.

Menindaklanjuti dari pembangunan di Surakarta Utara maka salah satu yang menjadi sorotan adalah implementasi kebijakan modernisasi melalui relokasi dan revitalisasi Pasar Mebel Surakarta ke eks Bong Mojo (awalnya berada di Kelurahan Gilingan). Lokasi lama Pasar Mebel Surakarta diganti dengan pembangunan industri Sri Kayu IKM Mebel Gilingan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan modernisasi Pasar Mebel Surakarta melalui program relokasi dan revitalisasi? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (secara makro) dengan analisis enam aspek berikut ini: a) standar dan sasaran kebijakan; b) sumber daya; c) karakteristik antar organisasi (implementator); d) sikap pelaksana; e) komunikasi antar organisasi dan pengukuhan; dan f) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian dalam menganalisis enam aspek tersebut, peneliti menggunakan teori mikro untuk menganalisisnya dengan teori revitalisasi dari Laretna.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, peneliti menilai dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta terdapat lima aspek yang perlu untuk diperbaiki atau dikritisi lebih lanjut yaitu: a) sumber daya; b) karakteristik antar organisasi (implementator); c) sikap pelaksana; d) komunikasi antar organisasi dan pengukuhan; serta e) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dari enam aspek yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn, hanya satu aspek yang dinilai sudah sesuai indikator implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan. 

Development during President Joko Widodo's leadership era has accelerated economic expansion through national programs. The implementation of accelerated economic development policies targets several regions in Indonesia, one of which is the Subosukawonosraten area encompassing Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, and Klaten. This study focuses on development in the Surakarta area. Responding to the national program referring to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2019 on Economic Development Acceleration, the Surakarta City Government focuses on development in North Surakarta.

In follow-up to the development in North Surakarta, one highlighted aspect is the implementation of modernization policies through the relocation and revitalization of the Surakarta Furniture Market to the former Bong Mojo site (originally located in Gilingan Village). The old location of the Surakarta Furniture Market was replaced with the construction of the Sri Kayu IKM Furniture Gilingan industry. The research problem formulation is: how is the implementation of the Surakarta Furniture Market modernization policy through the relocation and revitalization program? To answer this problem, the researcher uses Van Meter and Van Horn's policy implementation theory (macro) by analyzing six aspects as follows: a) policy standards and objectives; b) resources; c) inter-organizational characteristics (implementers); d) implementers' attitudes; e) inter-organizational communication and enforcement; and f) social, economic, and political conditions. Then, in analyzing these six aspects, the researcher uses micro theory for analysis with Laretna's revitalization theory.

Based on the analysis and findings in the field, the researcher concludes that in the implementation of the policy by the Surakarta city government, there are five aspects that need to be improved or further critiqued: a) resources; b) inter-organizational characteristics (implementers); c) implementers' attitudes; d) inter-organizational communication and enforcement; and e) social, economic, and political conditions. Of the six aspects introduced by Van Meter and Van Horn, only one aspect is considered to meet the policy implementation indicators, namely policy standards and objectives.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Modernisasi, Relokasi, Revitalisasi, Pasar Mebel Surakarta