Analisis Implementasi Kebijakan Modernisasi Pasar (Studi Kasus Program Relokasi dan Revitalisasi Pasar Mebel Surakarta)
Intan Nisaaul Chusna, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si.
2024 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Pembangunan di era kepemimpinan
Presiden Joko Widodo menjadi sebuah percepatan ekspansi ekonomi dalam program
nasional. Implementasi kebijakan pembangunan percepatan ekonomi tersebut
ditargetkan kepada beberapa kawasan di Indonesia, salah satunya yaitu kawasan
Subosukawonosraten yang mencakup Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar
– Wonogiri – Sragen – Klaten. Pada penelitian ini fokus untuk pembangunan di
kawasan Surakarta. Merespon dari program nasional yang merujuk pada Peraturan
Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi, maka pemerintah Kota Surakarta fokus untuk
pembangunan di Surakarta Utara.
Menindaklanjuti dari pembangunan di
Surakarta Utara maka salah satu yang menjadi sorotan adalah implementasi
kebijakan modernisasi melalui relokasi dan revitalisasi Pasar Mebel Surakarta
ke eks Bong Mojo (awalnya berada di Kelurahan Gilingan). Lokasi lama Pasar
Mebel Surakarta diganti dengan pembangunan industri Sri Kayu IKM Mebel
Gilingan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi
kebijakan modernisasi Pasar Mebel Surakarta melalui program relokasi dan
revitalisasi? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan
teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (secara makro) dengan
analisis enam aspek berikut ini: a) standar dan sasaran kebijakan; b) sumber
daya; c) karakteristik antar organisasi (implementator); d) sikap pelaksana; e)
komunikasi antar organisasi dan pengukuhan; dan f) kondisi sosial, ekonomi, dan
politik. Kemudian dalam menganalisis enam aspek tersebut, peneliti menggunakan
teori mikro untuk menganalisisnya dengan teori revitalisasi dari Laretna.
Berdasarkan hasil analisis dan
temuan di lapangan, peneliti menilai dalam implementasi kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta terdapat lima aspek yang perlu untuk
diperbaiki atau dikritisi lebih lanjut yaitu: a) sumber daya; b) karakteristik
antar organisasi (implementator); c) sikap pelaksana; d) komunikasi antar
organisasi dan pengukuhan; serta e) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dari
enam aspek yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn, hanya satu aspek
yang dinilai sudah sesuai indikator implementasi kebijakan yaitu standar dan
sasaran kebijakan.
Development
during President Joko Widodo's leadership era has accelerated economic
expansion through national programs. The implementation of accelerated economic
development policies targets several regions in Indonesia, one of which is the
Subosukawonosraten area encompassing Surakarta, Boyolali, Sukoharjo,
Karanganyar, Wonogiri, Sragen, and Klaten. This study focuses on development in
the Surakarta area. Responding to the national program referring to
Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2019 on
Economic Development Acceleration, the Surakarta City Government focuses on
development in North Surakarta.
In
follow-up to the development in North Surakarta, one highlighted aspect is the
implementation of modernization policies through the relocation and
revitalization of the Surakarta Furniture Market to the former Bong Mojo site
(originally located in Gilingan Village). The old location of the Surakarta
Furniture Market was replaced with the construction of the Sri Kayu IKM
Furniture Gilingan industry. The research problem formulation is: how is the
implementation of the Surakarta Furniture Market modernization policy through
the relocation and revitalization program? To answer this problem, the
researcher uses Van Meter and Van Horn's policy implementation theory (macro)
by analyzing six aspects as follows: a) policy standards and objectives; b)
resources; c) inter-organizational characteristics (implementers); d)
implementers' attitudes; e) inter-organizational communication and enforcement;
and f) social, economic, and political conditions. Then, in analyzing these six
aspects, the researcher uses micro theory for analysis with Laretna's
revitalization theory.
Based
on the analysis and findings in the field, the researcher concludes that in the
implementation of the policy by the Surakarta city government, there are five
aspects that need to be improved or further critiqued: a) resources; b)
inter-organizational characteristics (implementers); c) implementers'
attitudes; d) inter-organizational communication and enforcement; and e)
social, economic, and political conditions. Of the six aspects introduced by
Van Meter and Van Horn, only one aspect is considered to meet the policy
implementation indicators, namely policy standards and objectives.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Modernisasi, Relokasi, Revitalisasi, Pasar Mebel Surakarta