KONFLIK DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN BLITAR

Eva Lutvi Atur Rohmah Ningsih, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc; Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut, M.Sc

2024 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

            Reforma agraria khususnya dalam kawasan hutan selalu identik dan dekat dengan konflik. Reforma agraria dalam kawasan hutan muncul sebagai usaha negara menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan. Di berbagai negara berkembang, reforma agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan menyelesaikan konflik tanah dalam kawasan hutan.  Kebijakan reforma agraria dalam kawasan hutan sejatinya berfokus pada upaya reforma aset melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan  reforma akses melalui Perhutanan Sosial (PS). Penelitian ini bertujuan   untuk menjelsakan bentuk konflik tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Blitar dan proses implementasi serta peran para pihak dalam reforma agraria sektor kehutanan di Kabupaten Blitar.

          Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Blitar dengan  pendalaman kasus pada wilayah utara di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi dan wilayah selatan Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Metode pengambilan data yaitu dengan wawancara mendalam dan  pengisian tabel grid yang berisi daftar pernyataan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analaisis deskriptif  kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode-Q

            Karakter wilayah dan akar permasalahan konflik menciptakan perbedaan bentuk konflik tanah dalam kawasan hutan pada wilayah utara dan selatan Kabupaten Blitar. Kedua wilayah memiliki kesamaan berupa konflik vertikal dengan Perhutani KPH Blitar. Secara umum proses implementasi reforma agraria sektor kehutanan di Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh narasi kebijakan dan keberadaaan aktor yang memeiliki peran serta kepentingan yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aktor definitif dalam PPTPKH yaitu Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Blitar dan  Pemerintah Desa Ngadirenggo. Sedangkan dalam PS aktor definitif yaitu  KTH Wismo Buwono Mulyo dan  LPHD Karya Perkawi serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar.  Dalam prosesnya terdapat 3 kelompok faktor untuk menggambarkan peran para pihak yaitu kelompok faktor  resolusi konflik, faktor keseimbangan dan faktor pengembangan ekonomi.

Agrarian reform, particularly in forest areas, is always associated with and close to agrarian conflict. Agraian reform in forest areas emerges as an effort by the authority to create social justice an welfare for surrounding communities. In various developing countries, agrarian reform is also a way to address poverty and resolve land conflicts in forest areas. The policy of agrarian reform in forest areas essentially focuses on efforts of asset reform through Penguasaan Tanah Dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (land control for management of forest area), and the access reform through Perhutanan Sosial (social forestry). This study aims to explain the type of agrarian conflict in forest areas in Blitar Regency and the implementation process as well as the the role of various actors in the agrarian reform in forestry sector in Blitar Regency

This research was conducted in Blitar Regency with case studies in the northen area of Ngadirenggo Village, Wlingi District, and the shouthern area of Tambakrejo Village, Wonotirto District, Blitar Regency. The data collection method was through in-depth interviews and filling out of grid tables containing a list of statements. The analysis used in this research is descriptive qualitative and quantitative analysis using Q-method.

The regions character and the root causes of conflictscreate differences regarding the type of agrarian conflict in the northen and southern regions. Both regions share a commonality in the forms of verticalconflict with Perhutani KPH Blitar. Generally,the implementation processof forestry agrarian reform in Blitar Regency is influenced by policy narratives and the presence of actors with different roles and interest. Based on the analysis results, it is found that the devinitive actors in PPTPKH are Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar (Housing and Settelment Office of Blitar Regency) and the Local Government of Ngadirenggo Village. Meanwhile, in PS, the devinitive actors are KTH Wismo Buwono Mulyo and LPHD Karya Perkawi. As well as the Housing and Settelment Office of Blitar Regency. In the process, there are three groups of factors to describe the roles of the actors, namely the conflict-resolution factor group, the balance factor, and the economic-development factors

Kata Kunci : Konflik, Reforma agraria, PPTPKH, Proses dan Peran aktor