Konflik Nilai dalam Perumusan Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

Ageng Pramesthi Kusumaningrum, Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Cukai merupakan instrumen fiskal yang telah diterapkan secara global dengan peran yang semakin meluas. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah juga semakin intensif menggunakan cukai untuk memengaruhi perilaku masyarakat, khususnya dalam penggunaan produk-produk yang dianggap berdampak buruk bagi kesehatan atau lingkungan. Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan penerapan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Meskipun cukai ini telah lama diusulkan dan menjadi target penerimaan dalam APBN sejak tahun 2020, hingga kini kebijakan tersebut belum dapat berjalan dan proses perumusannya berlangsung secara berlarut-larut. Tesis penelitian ini berpendapat bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya konflik nilai di antara para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi aktor, nilai-nilai, serta konflik nilai yang berkembang, dan implikasi dari konflik tersebut terhadap proses perumusan kebijakan cukai MBDK. Tesis peneliti yang dibawa dalam penelitian ini adalah konflik nilai memperpanjang proses perumusan kebijakan cukai. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta studi dokumentasi.

Penelitian ini mengidentifikasi beragam aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan cukai MBDK dengan pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. Temuan mengungkapkan tiga nilai utama dalam diskusi ini, yaitu nilai kesehatan masyarakat, nilai tanggung jawab fiskal, dan nilai pertumbuhan industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberagaman nilai ini memicu konflik antara nilai kesehatan masyarakat dengan nilai pertumbuhan industri, serta antara nilai pertumbuhan industri dengan nilai tanggung jawab fiskal. Konflik ini tercermin dalam perbedaan posisi kebijakan antara pro cukai MBDK dan kontra cukai MBDK, serta adanya persepsi ancaman dari adanya posisi kebijakan yang berlawanan. Selain itu, dilema Kementerian Keuangan dalam menyeimbangkan ketiga nilai tersebut juga mencerminkan adanya konflik nilai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lamanya dan berlarut-larutnya proses kebijakan terjadi tidak hanya karena konfigurasi aktor sebagai veto players, tetapi juga karena sulitnya mencapai titik temu di antara para aktor yang enggan berkompromi.

Excise taxes are a fiscal instrument that has been widely implemented globally with an expanding role. In recent decades, excise taxes have not only functioned as a source of government revenue but have also been used more intensively by governments to influence public behavior, particularly regarding the consumption of products considered harmful to health or the environment. Indonesia is currently considering implementing an excise tax on sugar-sweetened beverages (SSB). Although this tax has been proposed for some time and targeted in the state budget since 2020, the policy has yet to be enacted, and its formulation process has been prolonged. This research argues that this delay is due to value conflicts among the actors involved in the policy formulation process.

This research aims to explore the actors, values, and value conflicts that have emerged and their implications for the policy formulation process of the SSB excise tax. The researcher’s thesis posits that value conflicts have prolonged the policy formulation process. This study employed a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants and document analysis.

The findings identify various actors involved in the policy formulation process, each with differing influence and interests concerning the SSB excise tax. The findings reveal three main values in the discussion: public health values, fiscal responsibility values, and industrial growth values. The analysis reveals that the diversity of these values leads to value conflicts, particularly between public health values vs. industrial growth values, and industrial growth values vs. fiscal responsibility values. These value conflicts are evident in the differing policy positions—pro-SSB excise and anti-SSB excise—as well as in the perception of threats posed by opposing policy positions. Additionally, the dilemma faced by the Ministry of Finance in balancing these three values also reflects the presence of value conflicts. This research concludes that the prolonged policy process is not only due to the configuration of veto players but also because of the difficulty in reaching a common ground among actors unwilling to compromise.

Kata Kunci : nilai, konflik nilai, veto players, perumusan kebijakan, cukai MBDK / values, value conflicts, veto players, policy formulation, SSB excise tax