ANALISIS SUSTAINABILITY SISTEM PANGAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN FOOD ESTATE DI INDONESIA
Shafira Rizq, Nunuk Dwi Retnandari, DR., MSi.
2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara
Kebijakan food estate menekankan pada penguatan sumber daya lokal, dengan tujuan swasembada pangan melalui peningkatan produksi. Kebijakan food estate yang sudah berlangsung beberapa kali di Indonesia jarang bertahan lama, dan malah membawa banyak residu dibalik implementasinya. Menunjukan indikasi ketiadaan aspek keberlanjutan (sustainability) pada kebijakan food estate yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini melihat bagaimana intervensi kebijakan food estate pada era Presiden Jokowi (2020-2024) mengakomodasi sustainability pada sistem pangan lokal, yang dilakukan pada dua dokumen kebijakan yaitu Rencana Induk Pengembangan Kawasan Food Estate Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang merupakan dokumen Keputusan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Nomor 18/M.PPN/HK/03/2023 dan Nomor 19/M.PPN/HK/03/2023. Hasil penelitian menunjukan rendahnya akomodasi tiga dimensi sustainability sistem pangan lokal. Economic sustainability memang menambahkan nilai melalui peningkatan produktifitas, tapi tidak sepenuhnya menambah nilai ekonomi secara individu masyarakat, keuntungan lebih banyak dirasakan oleh otoritas dan elit. Social sustainability juga tidak terlalu merefleksikan keadilan, terutama dengan minimnya keterbukaan jalan yang inklusif untuk masyarakat lokal non petani dan kelompok marjinal, serta banyaknya potensi kebijakan yang apabila dilakukan berlawanan dengan indikator sosial dan budaya. Tantangan environmental sustainability kurang lebih hanya muncul sebagai gagasan dan kurangnya langkah atau upaya konkrit untuk dilakukan. Sustainability pada sistem pangan lokal sangat rendah, sehingga kebijakan food estate besar kemungkinan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek meskipun sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sehingga beberapa rekomendasi kebijakan yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan re-visit formulasi kebijakan memeprtimbangkan potensi yang timbul dari implementasi kebijakan, membuka lebar jalan inklusifitas dengan mempertimbangkan kelompok marginal dan memberikan hak suara pada masyarakat daerah dalam pemutusan kebijakan, serta memasukan upaya untuk mengurangi environmental footprint dalam langkah¬ yang konkrit
The food estate policy in Indonesia emphasizes strengthening the local food system, aiming to achieve self-sufficiency through increased production. This is not the first instance of a 'food estate' initiative, as Indonesia has previously implemented similar policies. However, these policies have rarely been long-term and have often left behind negative residues after years of implementation. This suggests that sustainability aspects within food estates are low to none. This thesis explores how the food estate policy under President Jokowi’s administration addresses sustainability in the local food system. The analysis focuses on two policy documents: the Master Plan for Food Estate Area Development in West Kalimantan and North Sumatra, and the Minister of National Development Planning Decree Numbers 18/M.PPN/HK/03/2023 and 19/M.PPN/HK/03/2023. These documents are compared with the dimensions of sustainability within local food systems. The results show that sustainability is weakly integrated across three key aspects. Economic sustainability, although fostering productivity, does not enhance the economic well-being of individuals, particularly the local population. Social sustainability lacks fairness, with limited inclusivity for non-farmer locals and minorities. Many policies also pose significant risks to social and cultural indicators. Environmental sustainability is largely aspirational, with few concrete actions planned to address environmental concerns. The lack of mitigation and conservation strategies further exacerbates environmental challenges, with the focus on land productivity outweighing efforts to prevent environmental degradation. In conclusion, sustainability within the local food systems supported by food estate policies is very limited. As a result, these policies are likely to remain short-term, continuing the pattern of relying heavily on monetary subsidies. Based on these findings, the following policy recommendations are proposed: (i) revisiting policy formulation to account for the potential impacts of implementation, (ii) fostering inclusivity by involving minority groups and local communities in public policy decision-making, and (iii) reducing the environmental footprint through clear, strategic actions.
Kata Kunci : Sistem Pangan Lokal, Sustainability, Food Estate, Indonesia, Policy Assessments