Jeneponto Menatap Jauh: Menilik Politik Kebijakan Kesejahteraan (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto)

Andi Irpan Badawi, Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kemiskinan sebagai persoalan utama yang melekat pada rakyat kecil tidak lepas dari strategi campaign programs oleh aktor politik dalam proses pemilihan umum. Oleh sebab itu, aktor politik yang berhasil berkuasa menerapkan campaign programs-nya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan, kemudian memperoleh kontrol politik atas kebijakan tersebut dan mengarahkan program sesuai kepentingannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik kebijakan kesejahteraan di Kabupaten Jeneponto melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 16 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada strategi politik populisme dan metode pork barrel dalam konteks implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya program-program lokal di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini dalam kajiannya melalui kacamata teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Selain karena dapat menjelaskan bagaimana isi kebijakan yang termuat, teori tersebut dapat membantu dalam menggambarkan pola politik lokal dalam konteks implementasi, meliputi kepentingan politik serta karakteristik rezim yang berkuasa, terlibat dan turut andil dalam proses implementasi kebijakan. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu metode multiple case study melalui studi kasus tiga program lokal, yaitu program Jeneponto Cara'de (aspek pendidikan), Jeneponto AKTIF (kesehatan dan perlindungan sosial), dan Jeneponto SATU 1000 RASA (perlindungan sosial) sebagai representasi dari keseluruhan program lokal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto yang berasas atas pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat miskin, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengentasan kemiskinan telah memberikan pengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dari tahun 2018-2023, walaupun belum cukup signifikan. Namun, implementasi program-program tersebut belum mencapai titik maksimal karena adanya politik kebijakan, yaitu pemimpin daerah mengambil kontrol dan mengarahkan bantuan sosial kepada masyarakat konstituennya. Hal ini dapat dibuktikan dari data prioritas masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial adalah masyarakat di wilayah kemenangannya pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Jeneponto. Metode balas budi yang dilakukan pemimpin eksekutif lokal tersebut tergolong sebagai praktik pork barrel yang dianggap diskriminatif terhadap masyarakat miskin. Di samping itu, permasalahan ini juga merupakan konsekuensi dari strategi politik pemimpin eksekutif lokal yang menggunakan program populis dalam campaign programs-nya ketika Pilkada tahun 2018.

As the main issue attached to the small people, poverty cannot be separated from the strategy campaign programs by political actors in the general election process. Therefore, political actors who succeed in power implement campaign programs through poverty reduction policies, gaining political control over these policies and directing programs according to their interests. Thus, this research aims to analyze the politics of welfare policy in Jeneponto Regency through Jeneponto Regency Regional Regulation No. 16 of 2018 concerning Poverty Alleviation. Specifically, this research focuses on populism political strategies and methods of pork barrel in the context of policy implementation and the factors that influence the implementation of poverty reduction policies, especially local programs in the Jeneponto Regency.

This research is studied through the lens of policy implementation theory by Grindle (1980). Apart from explaining how the policies are contained, this theory can help describe local political patterns in the context of implementation, including political interests and the characteristics of the regime in power involved in and taking part in the policy implementation process. The research method used is a multiple case study through case studies of three local programs, namely the Jeneponto Cara'de program (educational aspect), Jeneponto AKTIF program (health and social protection), and Jeneponto SATU 1000 RASA program (social security, as a representation of the entire local poverty reduction program in Jeneponto Regency which is based on fulfilling the basic needs of people experiencing poverty, namely aspects of education, health, and social protection.

The research results show that the implementation of poverty alleviation policies has had a positive influence on reducing the poverty level in Jeneponto Regency from 2018 to 2023. However, it is not yet significant enough. Nevertheless, the implementation of these programs has not reached its maximum point due to policy politics, namely, regional leaders taking control and directing social assistance to their constituent communities. It can be proven from priority data for poor people who receive social assistance, namely people in the area where they won in the 2018 regional elections in Jeneponto Regency. The method of retribution carried out by local executive leaders is classified as the practice of pork barrel, which is considered discriminatory against people experiencing poverty. Apart from that, this problem is also a consequence of the political strategy of local executive leaders who used deep populist programs campaign programs during the 2018 regional elections.

Kata Kunci : Konteks Implementasi, Konten Kebijakan, Populisme, Pork Barrel