URGENSI PELINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA GIG ECONOMY SEKTOR TRANSPORTASI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan pengupahan bagi pekerja gig economy sektor transportasi dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tarif yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan telah memberikan pelindungan hukum bagi pekerja gig economy di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara terhadap responden dan narasumber, dengan alat berupa pedoman wawancara. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, pelindungan pengupahan bagi pekerja gig economy sektor transportasi merupakan hal yang mendesak dan memerlukan adanya peraturan khusus mengenai kedudukan pekerja gig economy dan pelindungan hukumnya secara preventif dan represif. Kedua, pengaturan tarif yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, belum memberikan pelindungan hukum dan jaminan kepastian upah bagi pekerja gig economy sektor transportasi.

This research has 2 (two) objectives. First, to find out and analyze wage protection for gig economy workers in the transportation sector in labor law in Indonesia. Second, to find out and analyze the tariff regulations provided by the Ministry of Transportation which have provided legal protection for gig economy workers in Indonesia.

The research conducted by the author is descriptive. The type of research the author conducted was normative-empirical research. Normative legal research is carried out by means of literature studies using data collection tools in the form of document studies on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Empirical legal research is carried out by means of field studies using tools in the form of interview guides with respondents and sources. The research results were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

This research concludes: First, protecting wages for gig economy workers in the transportation sector is an urgent matter and requires special regulations regarding the position of gig economy workers and their legal protection in a preventive and repressive manner. Second, the tariff regulations provided by the Ministry of Transportation do not yet provide legal protection and guaranteed wage certainty for gig economy workers in the transportation sector.

Kata Kunci : Urgensi, Pelindungan Hukum, Pengupahan, Gig Economy, Sektor Transportasi