ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN HIV DAN TB DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN YOGYAKARTA

Sri Widada, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M. Si

2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Upaya pemerintah dalam menangani penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan tuberkulosis (TB) sudah lama dilakukan, berbagai upaya kebijakan kesehatan telah diupayakan, tetapi masih banyak kasus penyebaran penyakit HIV dan TB yang belum tertangani. Untuk mengatasi hal ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV dan TB dengan aturan dan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Pelayanan Minimal HIV dan TB, sebagai upaya mengurangi penyakit HIV dan TB dalam meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus di Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi (ADR) melibatkan analisis masalah, pemetaan regulasi dan pemangku kepentingan, serta analisis biaya-manfaat untuk mengidentifikasi dampaknya. Pendekatan biaya-manfaat menggunakan perspektif willingness to pay (WTP), mengingat banyaknya komponen sosial yang sulit dinilai dalam mata uang Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Standar Pelayanan Minimal HIV dan TB oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta belum memiliki dampak positif lebih besar daripada dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Analisis permasalahan mengungkap bahwa kebijakan ini tidak efektif menangani pencegahan dan pengendalian HIV dan TB di wilayah Yogyakarta, meskipun implementasinya sudah berjalan dari tahun 2016 hingga sekarang masih menyisakan masalah bagi kesehatan masyarakat sekitar. Pemetaan regulasi menemukan adanya celah yang memerlukan perluasan dan penegasan makna hukum terkait penanganan penyakit ini, sehingga dapat memberikan arahan dan pedoman yang jelas serta efektif bagi pemangku kepentingan dalam menangani kasus HIV dan TB. Pemerintah dalam hal ini Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta, sebagai pemangku kebijakan utama, memegang peran penting dalam mengarahkan kebijakan melalui partisipasi berbagai kelompok terkait. Analisis biaya-manfaat menunjukkan nilai negatif (-) sebesar 1330, dengan biaya total 7230 dan manfaat total 5900, yang menegaskan bahwa biaya kebijakan ini jauh lebih besar daripada manfaatnya bagi seluruh pemangku kepentingan

The government's initiatives to address Human Immunodeficiency Virus (HIV) and tuberculosis (TB) have been ongoing for some time, with various health policies being implemented. However, numerous cases of HIV and TB transmission remain unresolved. To tackle this issue, Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta has undertaken prevention and control measures for HIV and TB, adhering to regulations and guidelines from the Ministry of Health. This study examines the impact of the Minimum Service Standards policy for HIV and TB as an effort to reduce these diseases and improve public health.

This research applies a qualitative descriptive approach through a case study at the Yogyakarta Health Quarantine Center, involving all stakeholders. The method used is Regulatory Impact Assessment (RIA) or Regulatory Impact Analysis (ADR) involving problem analysis, mapping of regulations and stakeholders, as well as cost-benefit analysis to identify the impact. The cost-benefit approach uses a willingness to pay (WTP) perspective, considering that there are many social components that are difficult to assess in currency.

The study reveals that the Minimum Service Standards policy for HIV and TB implemented by Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta has not yielded greater positive impacts compared to negative ones for all stakeholders. The problem analysis indicates that this policy has not been effective in preventing and controlling HIV and TB in the Yogyakarta area. Despite its implementation since 2016, there are ongoing health issues for the local community. Regulatory mapping highlights gaps requiring expansion and clarification of legal interpretations concerning the management of these diseases, providing clear and effective guidance for stakeholders in handling HIV and TB cases.

The government, specifically Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta, as the primary policymaker, plays a crucial role in directing policies through the participation of various related groups. The cost-benefit analysis indicates a negative value (-1330), with total costs amounting to 7230 and total benefits at 5900, underscoring that the policy costs significantly outweigh the benefits for all stakeholders.

Kata Kunci : SPM; HIV dan TB; Regulatory Impact Assessment; Cost Benefit Analysis