Paradox Presidential Threshold 20 ?lam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial Sebagai Politik Hukum Di Negara Republik Indonesia

Muhammad Zuhudi Suryasa, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.IP., M.A., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pasal 222 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatakan bahwa: “Pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 ?ri jumlah  kursi DPR atau memperoleh 25 ?ri suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Dalam perkembangannya Presidential Threshold 20 % menimbulkan polemik, sebagian masyarakat sipil menganggap bahwa Presidential Threshold ini merupakan sebuah Paradox yang diskriminatif terhadap hak Konstitusi masyarakat untuk dapat mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, sehingga telah berulang kali diajukan Judicial Review ke MK, tetapi selalu gagal. Menurut hemat Penulis, “masalah“ mengenai Paradox Presidential Threshold bukan terletak pada proses Hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan “masalahnya“ terletak pada proses Politik melalui legislasi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi dari masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memiliki pertanyaan, yakni: (1). Apa dampak dari Presidential  Threshold 20 % terhadap kehidupan Demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan di Republik Indonesia?; dan (2). Bagaimana ketentuan Presidential Threshold 20 % ini dapat bersifat Paradoksikal? Adapun penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Penulis berfokus pada pembahasan rasionalisasi penerapan Paradox Presidential Threshold serta dampaknya bagi Demokrasi dan Pemerintahan juga bagaimana ketentuan tersebut dapat bersifat Paradoksikal. Teori Chantal Mouffe tentang “The Democratic Paradox”, menekankan pentingnya mengenali dan mengelola konflik dalam masyarakat demokratis sebagai cara untuk memperkuat Demokrasi, bukan melemahkannya, anggapannya bahwa Demokrasi adalah “pertentangan” dan harus merangkul berbagai perbedaan pendapat sebagai bagian penting dari Sistem Politik yang kuat dan partisipatif. Kemudian, teori Steven G. Affeldt tentang “The Force of Freedom: Rousseau on Forcing to be Free”, mengeksplorasi gagasan Paradox bahwa dengan tunduk dan patuh pada kehendak umum, individu “dipaksa” mencapai suatu “kebebasan” yang tidak berlawanan dengan otonomi kehidupan, namun berfungsi sebagai sarana untuk melestarikannya dalam kerangka masyarakat yang adil.

Penelitian ini mengambil perspektif Politik Hukum yang terbagi menjadi dua cabang turunan: (1). Kekuasaan dan Pemerintahan, mewakili sudut pandang Politik; dan (2). Aturan dan Perundang – Undangan, mewakili sudut pandang Hukum. Penulis mengeksplorasi juga memahami fenomena dengan mencari dokumen relevan dan mewawancarai narasumber. Data yang didapatkan, dikumpulkan serta dianalisis. Selanjutnya, analisis tersebut berupa narasi juga deskripsi. Kesimpulannya merupakan interpretasi/refleksi yang hasil akhirnya berbentuk Tesis.

Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, states that: "Candidate pairs are proposed by political parties or coalitions of political parties participating in the election that meet the requirements of obtaining at least 20 % of the number of DPR seats or obtaining 25 % of valid votes nationally in the previous DPR member elections". In its development, the Presidential Threshold of 20 % has caused polemics, some civil society considers that this Presidential Threshold is a Paradox that discriminates against the Constitutional rights of the people to be able to run as President and/or Vice President as regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, so that Judicial Review has been repeatedly submitted to the Constitutional Court, but has always failed. In the author's opinion, the "problem" regarding the Presidential Threshold Paradox does not lie in the legal process through a lawsuit to the Constitutional Court (MK), but rather the "problem" lies in the political process through legislation that occurs in the People's Representative Council (DPR) as a representation of the Indonesian people.

This study has questions: (1). How does the 20 % Presidential Threshold provision impact Democracy and the implementation of Government in the Unitary State of the Republic of Indonesia?; and (2). How can the 20 % Presidential Threshold provision be Paradoxical? This study uses a Qualitative method with a Phenomenological approach. The author focuses on discussing the rationalization of the application of the Presidential Threshold Paradox and its impact on Democracy and Government and how the provision can be Paradoxical. Chantal Mouffe's theory of "The Democratic Paradox", emphasizes the importance of recognizing and managing conflict in a democratic society as a way to strengthen Democracy, not weaken it, with the assumption that Democracy is "conflict" and must embrace differences of opinion as an important part of a strong and participatory Political System. Then, Steven G. Affeldt's theory of "The Force of Freedom: Rousseau on Forcing to be Free", explores the idea of ??the Paradox that by submitting to and obeying the general will, individuals are "forced" to achieve "freedom" that does not conflict with the autonomy of life, but serves as a means to preserve it within the framework of a just society.

This study takes the perspective of Legal Politics which is divided into two derivative branches: (1). Power and Government, which represents the Political perspective; and (2). Rules and Regulations, which represent the Legal perspective. The author explores and understands the phenomenon by searching for relevant documents and interviewing informants. The data obtained are collected and analyzed. Furthermore, the analysis is in the form of narratives and descriptions. The conclusion is in the form of interpretations/reflections, the final result of which is a Thesis.

Kata Kunci : Paradox, Presidential Threshold, Demokrasi, Pemerintahan, Partai Politik