PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DALAM UPAYA PENCABUTAN TAP MPRS/XXV/1966
Maheswara Nusantoro, Drs. Agus Wahyudi, M.Si, M.A., Ph.D
2024 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat
Pada tahun 2000, Gus Dur mengusulkan agar TAP MPRS/XXV/1966 dicabut. Banyak reaksi yang menyertai usulan Gus Dur, pro dan kontra merupakan hal yang sangat wajar, tetapi menurut penulis yang sangat menarik adalah dari mana ide itu muncul?, dan landasan berpikir apa yang dipakai Gus Dur dalam mengusulkan hal itu? Fenomena ini menurut penulis adalah sebuah hal yang sangat tidak biasa. Tokoh publik dan pejabat kala itu sedang sibuk merumuskan berbagai kebijakan untuk memulihkan Indonesia dari kondisi krisis, tetapi Gus Dur sendiri malah berpikir hal itu. Ketertarikan dan kekaguman ini yang menjadi landasan penulis untuk ingin meneliti lebih dalam mengenai pemikiran Gus Dur tentang rekonsiliasi ini. Penulis sangat yakin pemikiran Gus Dur ini dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih arif dalam menghadapi konflik maupun sejarah kelam. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses pembentukan TAP MPRS/XXV/1966, pemikiran Gus Dur tentang rekonsiliasi dan perdamaian, dan latar belakang dan landasan berpikir Gus Dur dalam usulan pencabutan TAP MPRS/XXV/1966.
Penelitian ini adalah penelitian filosofis kualitatif, dengan model historis-reflektif. Penelitian ini akan penuh menggunakan studi kepustakaan. Penulis akan menggunakan beberapa teknik pengolahan data seperti deskripsi, interpretasi, holistika, dan yang terakhir adalah refleksi kritis.
Setelah melalui studi kesejarahan, pembacaan teks pemikiran Gus Dur, dan permenungan kritis, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, proses pembentukan TAP MPRS/XXV/1966 berjalan secara politis melalui Tritura dan penguasaan DPRGR. Kedua, pemikiran Gus Dur tentang perdamaian dan rekonsiliasi lahir dari konstruksi pemikiran Gus Dur. Konstruksi ini terdiri dari agama dan sejarah sebagai pondasi, kosmopolitanisme sebagai bangunan di permukaan. Ketiga, Gus Dur memandang TAP MPRS/XXV/1966 sebagai beban sejarah yang harus diselesaikan, karena berpotensi besar menghambat kemajuan bangsa.
Kata kunci: Rekonsiliasi, Sejarah Indonesia, Filsafat Politik
In 2000, Gus Dur proposed that TAP MPRS/XXV/1966 be revoked. Many reactions accompanied Gus Dur's proposal, the pros and cons are very natural, but according to the author what is really interesting is where did the idea come from?, and what rationale did Gus Dur use in proposing this? According to the author, this phenomenon is very unusual. Public figures and officials at that time were busy formulating various policies to recover Indonesia from the crisis, but Gus Dur himself thought that. This interest and admiration became the basis for the author to want to research more deeply into Gus Dur's thoughts on reconciliation. The author is very confident that Gus Dur's thoughts can inspire many people to be wiser in dealing with conflict and dark history. This research aims to explain the process of establishing TAP MPRS/XXV/1966, Gus Dur's thoughts on reconciliation and peace, and the background and basis of Gus Dur's thinking in the proposal to revoke TAP MPRS/XXV/1966.
This research is a qualitative philosophical research, with a historical-reflective model. This research will fully use literature study. The author will use several data processing techniques such as description, interpretation, holistic, and finally critical reflection.
After going through historical studies, reading Gus Dur's thought texts, and critical reflection, this research produces several conclusions. First, the process of establishing TAP MPRS/XXV/1966 proceeded politically through Tritura and control of the DPRGR. Second, Gus Dur's thoughts about peace and reconciliation were born from the construction of Gus Dur's thoughts. This construction consists of religion and history as the foundation, cosmopolitanism as the building on the surface. Third, Gus Dur views TAP MPRS/XXV/1966 as a historical burden that must be resolved, because it has great potential to hinder the nation's progress.
Keywords: Reconciliation, Indonesian History, Political Philosophy
Kata Kunci : Rekonsiliasi, Sejarah Indonesia, Filsafat Politik