Strategi Indonesia pada Sengketa Laut Tiongkok Selatan Pasca-Reformasi

Aditya Pratama, Dr. Siti Muti'ah Setiawati, M.A.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini bermaksud untuk menganalisis strategi Indonesia di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dalam mencegah pelanggaran teritorial di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang bertumpang-tindih dengan sembilan garis putus-putus Tiongkok yang mencakup 90 persen dari seluruh area LTS. Strategi Indonesia dilihat dari konteks penamaan ulang area perairannya di sekitar Natuna menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Kebijakan Indonesia ini menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis, sebab di satu sisi kebijakan itu mengafirmasi kedaulatan Indonesia atas area perairan Natuna, namun di sisi lain hubungan strategis dengan Tiongkok itu berpotensi untuk dikorbankan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif untuk mengeksplorasi mengapa Indonesia menggunakan strategi hedging dalam mencegah dan memblokade kapal-kapal asing yang mengeksploitasi dan memasuki perairan Indonesia, terutama kapal-,kapal dari Tiongkok. Guna menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan teori realisme defensif. Melalui analisis data dari buku, artikel jurnal, dokumen, dan sumber-sumber lainnya, penulis berargumen bahwa Indonesia lebih memilih hedging sebagai strategi, daripada balancing dan bandwagoning, dalam menangkis pelanggaran-pelanggaran di ZEE oleh nelayan-nelayan dan kapal-kapal kombatan Tiongkok. Hedging terdiri atas engagement, enmeshment, dan soft balancing. Alasan mengapa Indonesia menggunakan strategi hedging adalah bahwa Indonesia sebagai negara realis defensif berprilaku moderat dan mengendalikan perilakunya (self-restraint). Perilaku ini mendorong Indonesia untuk mengundang Tiongkok bekerja sama yang mengandung biaya politik, di mana kemudian memoderasi perilaku Tiongkok dan memproteksi kepentingan keamanannya. Selain engagement, Indonesia juga menggunakan emeshment dan soft-balancing dalam proses hedging tersebut.  

 

This research intends to analyse Indonesia’s hedging strategy in the South China Sea to prevent Chinese territorial infringements in its Exclusive Economic Zones (EEZ), which overlap with China’s so-called nine-dash line encompassing 90 per cent of the South China Sea area. This strategy is located in the context of the changing name of Indonesia’s sea from the South China Sea to the North Natuna Sea in 2017. The policy consequently places Indonesia in a dilemma because, on the one hand, the policy reaffirms its sovereignty over the area, but on the other hand, its strategic relations with China are at stake. The author uses qualitative methods with an explanative approach to ask why Indonesia uses a hedging strategy to prevent and block foreign vessels entering Indonesian waters, especially from China. To answer the question, the author employs defensive realism theory. By analysing books, journal articles, documents, and other sources, the author argues that Indonesia opted to use hedging to counter violations in its Exclusive Economic Zones, especially by Chinese fishermen and its combat vessels, instead of employing hard balancing and bandwagoning. As a strategy, hedging involves engagement, enmeshment, and soft balancing. Indonesia uses hedging because, as a defensive realist state, Indonesia behaves moderately and prefers self-restraint. These behaviours encourage Indonesia to invite China to cooperate, bearing political costs, which moderates China’s behaviour and protects its security. Despite engagement, Indonesia also employs enmeshment and soft-balancing to moderate China’s behaviour.

Kata Kunci : Hedging, engagement, enmeshment, soft balancing, Laut Tiongkok Selatan, realisme defensif/hedging, engagement, enmeshment, soft balancing, South China Sea, defensive realism