Distribusi fasilitas pelayanan ekonomi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nunung Susanti Podungge, Drs. Irfan Yahya, M.S.; Lutfi Muta'ali, S.Si. M.SP.

2002 | Tugas Akhir | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Pengembangan Daerah Perdesaan adalah suatu strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kehidupan sosial ekonomi penduduk dan mengurangi kemiskinan. Untuk itu perlu adanya pendistribusian titik-titik pertumbuhan ke wilayah-wilayah perdesaan yang terbelakang seperti penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi khususnya pelayanan ekonomi, dimana sebagian besar penduduk tinggal. Karena kondisi lingkungan geografis di setiap wilayah sangat bervariasi, sehingga pengembangan fasilitas pelayanan ekonomi tidak bisa disamaratakan. Karena itulah secara teoritik regionalisasi untuk penentuan prioritas pengembangan fasilitas pelayanan ekonominya sangatlah diperlukan agar dapat diperoleh kerangka alokasi distribusi, yaitu wilayah yang bersangkutan dikembangkan sesuai dengan potensi dan fasilitas pelayanan ekonomi yang tersedia. Penelitian ini diadakan di seluruh desa yang terdapat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan daya layan fasilitas pelayanan ekonomi beserta perwilayahannya, mengidentifikasikan faktor-faktor yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi, dan untuk mengetahui karakteristik dan distribusi fasilitas pelayanan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisa kualitatif dan metode analisa kuantitatif, yaitu analisis koefisien korelasi product moment dari Pearson dan analisis varian (ANOVA). Unit analisis penelitian meliputi 438 desa yang tersebar di 75 kecamatan dan 5 wilayah kabupaten/ kota. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positip antara jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dengan ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi, adanya hubungan negatif antara proporsi penduduk miskin dengan ketersediaan fasiltas pelayanan ekonomi, terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi pada desa-desa menurut tipologi wilayahnya. Rekomendasi yang diberikan antara lain perlu adanya pengembangan kebijakan penyediaan fasilitas pelayanan ekonomi daerah perdesaan. Dalam konteks program pengembangan perdesaan Propinsi D.I.Yogyakarta, khususnya penggunaan tipologi wilayah sebagai determinan dalam pengembangan pelayanan ekonomi. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan ekonomi di perdesaan menurut tipologi wilayah agar pembangunan tidak terkonsentrasi di desa urban dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa rural.

Rural development is a development strategy aimed to improve social economic life of population and to lower poverty. To this end, it is required to distribute growth points into underdeveloped rural areas, such as providing economic — service facilities in rural areas, where most population live. Since geographical environment condition of individual area highly vary, developping rural economic service facilities cannot be generalised. Therefore, theorectically, regionalisation to prioritise economic — service facilities development is needed to obtain distribution of allocation, i.e. related areas is developed according to their existing potentials and economic service facilities available. The present research was conducted at all villages within Yogyakarta Special District Province. It was aimed to identify availability level, service capability, related factors, characteristic and distribution of rural economic service facilities. Method utilized were qualitative and quantitative analyses, i.e. Pearson's Product Moment Coefficient Correlation and Variance analyses (ANOVA). Analysis units involved 438 villages dispersed within 75 sub — districts and 5 regencies / cities. Result showed that positive relationship between total population and population density with availability of rural economic service facilities; that negative relationship between proportion of poor population and availability of rural economic service facilities; that significant differences among availability of economic service facilities at villages by areas typology were found. It was recommended to develop policy on providing rural economic service facilities. In the context of rural development within Yogyakarta Special District Province, especially using area typology as deteiminant in economic service development, this recommendation was aimed at developingg in economic service facilities by area typology. The development will not be concertrated in urban villages and it will improve quality life of rural population

Kata Kunci : fasilitas pelayanan ekonomi,DIY