Laporkan Masalah

Analisis Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Tarif Rumah Sakit di Wilayah BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe

SYAFRUDIN IMAM NEGARA, Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes, AAK

2024 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Pemerintah telah melakukan penyesuaian besaran standar tarif pelayanan kesehatan melalui PMK 3 tahun 2023. Salah satu perubahan utama dalam PMK tersebut adalah kenaikan rata-rata tarif sebesar 9,5?ri tarif sebelumnya. Studi pendahuluan menunjukkan salah satu dampak perubahan tarif adalah peningkatan biaya dan rata-rata klaim per kasus (unit cost). Studi ini melihat dampak perubahan tarif INA-CBGs terhadap tarif rumah sakit di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe.

Tujuan: Membandingkan tarif rumah sakit di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe sebelum dan setelah implementasi PMK Nomor 3 Tahun 2023

Metode: Penelitian dilakukan terhadap data sekunder dari BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe dengan desain quasi eksperimental, pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai triangulasi. Subjek penelitian adalah seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe sejumlah 22 rumah sakit.

Hasil: Perbedaan antara selisih tarif rumah sakit dengan tarif INA-CBGs periode “sesudah” (Rp46,2 miliar) lebih kecil daripada periode “sebelum” (Rp62,6 miliar), artinya tarif PMK 3/2023 memperkecil selisih atau gap antara tarif rumah sakit dengan tarif INA-CBGs. Pengecilan selisih tarif terlihat pada prosedur non bedah dan non bedah pada 10 diagnosis tertinggi. Hasil uji wilcoxon mann-whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata selisih tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs antara periode “sebelum” dan “sesudah”. Beberapa rumah sakit menganggap penurunan selisih tarif berpengaruh pada perluasan pelayanan, peningkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan.

Kesimpulan: Perbedaan selisih tarif rumah sakit dengan tarif INA-CBGs mengecil Rp16,4 miliar, namun tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik. Rumah sakit menganggap kenaikan tarif INA-CBGs merupakan hal yang sewajarnya, seiring dengan kenaikan bahan habis pakai, alat medis, dan pajak.

Background: The Government of Indonesia (GoI) has adjusted the standardized tariffs for health services through PMK Number 3/2023. One of the main changes in the PMK is an average increase of 9.5% in tariffs compared to the previous tariffs. Preliminary studies shown that one of the impacts of the tariff changes is an increase in costs and average claims per case (unit cost). This study looks at the effects of the INA-CBGs tariff changes on hospital tariffs in the BPJS Kesehatan Lhokseumawe area.

Objective: Comparing hospital tariff in the BPJS Kesehatan Lhokseumawe area before and after the implementation of PMK Number 3/2023.

Methods: The research was conducted on secondary data from BPJS Kesehatan Lhokseumawe Branch with a quasi-experimental design, quantitative and qualitative approaches as triangulation. The research subjects were all hospitals collaborating with the BPJS Kesehatan Lhokseumawe branch, totaling 22 hospitals.

Result: The difference between the hospital tariff and the INA-CBGs tariff in the "after" period (Rp46.2 billion) is smaller than in the "before" period (Rp62.6 billion), meaning that PMK 3/2023 has reduced the gap between hospital tariff and INA-CBGs tariff. This narrowing of the tariff gap was seen in surgical and in non-surgical procedures for the top 10 diagnoses. The Wilcoxon Mann-Whitney test showed no significant difference in the average difference between hospital tariff and INA-CBGs tariff between the "before" and "after" periods. Some hospitals consider that the decrease in the tariff gap has an impact on the expansion of services, the improvement of human resources, and employee welfare.

Conclusion: The difference between the hospital tariff and the INA-CBGs tariff decreased by Rp16.4 billion, however, this difference was not statistically significant. Hospitals consider the increase in INA-CBGs tariff to be reasonable due to the rising costs of consumables, medical equipment, and taxes.

Kata Kunci : JKN, rumah sakit, tarif rumah sakit, quasi eksperimental, JKN, hospital, hospital tariff, quasi-experimental

  1. S2-2024-466197-abstract.pdf  
  2. S2-2024-466197-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-466197-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-466197-title.pdf