Alienasi Kebijakan sebagai Determinan Alienasi Sekolah: Mengungkap Resistensi Pelaku Kebijakan sebagai Variabel Mediator
Wardatur Rochmah Masykuroh, Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D.
2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara
Fenomena murid yang 'terlepas' dari proses pembelajaran menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam sistem pendidikan. Terlebih pergantian kurikulum tidak hanya mengundang kebingungan, melainkan juga alienasi kebijakan pada guru. Penelitian ini ditulis guna menjelaskan karakteristik alienasi sekolah pada murid-murid di SMPN 1 Grujugan dan fenomena alienasi kebijakan yang terjadi pada guru serta bagaimana alienasi kebijakan pada guru ini mempengaruhi alienasi sekolah. Menggunakan metode kualitatif dengan dua pendekatan yang berbeda (fenomenologi dan studi kasus) untuk menjelaskan fenomena masing-masing alienasi yang terjadi. Data didapatkan dengan mewawancarai murid-murid yang mengalami alienasi sekolah dan guru-guru yang mengalami alienasi kebijakan. Dari penelitian ini ini ditemukan bahwasanya alienasi sekolah pada murid terjadi pada dua domain sekaligus yaitu pada domain pembelajaran dan domain guru. Secara umum, alienasi pada kedua domain ini terjadi karena sikap guru dalam mendidik murid. Sedangkan pada guru sendiri, alienasi kebijakan terjadi dalam lima dimensi yaitu meaninglessness, powerlessness, normlessness, self-estrangement dan apati. Kelima dimensi ini memicu resistensi yang dilakukan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di kelas di mana guru tidak memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid sebagaimana diekspektasikan dalam kebijakan. Resistensi ini kemudian memicu terjadinya alienasi sekolah di atas. Dari temuan ini disimpulkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan kesiapan tiap sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum terbaru, membuat standar operasional yang jelas dan tidak samar, serta melakukan kontrol mutu dalam implementasiknya.
The phenomenon of students being 'disengaged' from learning process is a problem that needs attention in the education system. Moreover, the change in curriculum not only triggers confusion, but also policy alienation of teachers. This study aims to explain the characteristics of school alienation in students at SMPN 1 Grujugan and the phenomenon of policy alienation that occurs in teachers and how policy alienation of teachers affects school alienation. Using qualitative methods with two different approaches (phenomenology and case studies) to explain the phenomenon of each alienation that occurs. Data were obtained by interviewing students who experienced school alienation and teachers who experienced policy alienation. From this study, it was found that school alienation in students occurred in two domains at once, which are learning domain and the teacher domain. In general, alienation in these two domains occurs because of the teacher's attitude in educating students. While for the teachers themselves, policy alienation occurs in five dimensions, namely meaninglessness, powerlessness, normlessness, self-estrangement and apathy. These five dimensions trigger resistance from teachers in implementing Kurikulum Merdeka in the classroom where teachers do not accommodate the learning needs of each student. This resistance then triggers the alienation of the school. From this finding, it is concluded that the government needs to consider the conditions and readiness of each school in implementing the latest curriculum, create clear and unambiguous operational standards, and carry out quality control in its implementation.
Kata Kunci : alienasi kebijakan, alienasi sekolah, kebijakan pendidikan, kebijakan kurikulum, implementasi kebijakan, Kurikulum Merdeka