Inovasi Kebijakan Transportasi Multimoda Angkutan Barang dalam Perspektif Ekonomi Biaya Transaksi di Pelabuhan Makassar dan Hinterland

Prakosa Hadi Takariyanto, Prof Wihaha KIrana Jaya, MSoc SC, PHd, Prof Ir Siti Malkhamah, MSc, PHd, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT, IPU, Asean Eng.

2024 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Disertasi ini membahas konektivitas Pelabuhan dengan daerah hinterland di Indonesia, dengan fokus pada Pelabuhan Makassar. Saat ini, belum ada pelabuhan di Indonesia yang memiliki konektivitas yang mumpuni dengan daerah hinterland-nya. Kebijakan pemerintah saat ini lebih fokus pada penanganan infrastruktur dan sistem teknologi terintegrasi, sementara kebijakan pengintegrasian moda lain ke Pelabuhan belum begitu mendapat perhatian yang cukup.

Penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yaitu: (1) Apa saja faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya konektivitas wilayah hinterland Pelabuhan melalui pemaduan multimoda barang? (2). Bagaimana cara memastikan bahwa pelayanan perpindahan moda angkutan barang dari Pelabuhan ke gudang dapat terlaksana dengan baik sehingga biaya transaksi menjadi lebih efisien sesuai dengan teori Transaction Cost Economics (TCE) ? (3). Bagaimana menentukan kebijakan inovatif yang tepat dalam pemaduan multimoda angkutan barang untuk meningkatkan daya saing?

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam mengkaji peranan kebijakan pemaduan multimoda terhadap konektivitas antara hinterland dengan Pelabuhan Makassar. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara intensif permasalahan ini. Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha transportasi dengan jumlah responsen sebanyak 150 untuk menjawab Pertanyaan 1, sedangkan untuk menjawab Pertanyaan 2 wawancara dilakukan terhadap  pengemudi truk sebanyak 114 orang.

 

Disertasi ini menyimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perpindahan moda tunggal menjadi multimoda adalah kesiapan infrastruktur pelabuhan, teknologi digital, muatan barang dan pemaduan pelayanan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakefisienan biaya transaksi dalam pelaksanaan transportasi multimoda di Pelabuhan Makassar, seperti adanya biaya informal dan ketidaklancaran arus bongkar muat barang curah. 

Penelitian ini menyarankan dua kebijakan inovatif: Pembentukan Organisasi Transportasi Multimoda dan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk  meningkatkan koordinasi antara regulator, operator dan pelaku usaha, serta mengembangkan  Teknologi Digital  untuk pelayanan multimoda yang lebih efisien. Dengan adanya  Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan arus kunjungan kapal.  

This Disertation  explored the connectivity of ports with hinterland areas in Indonesia, focusing on Port of Makassar. Currently, no ports in Indonesia has adequate connectivity with its hinterland areas.  

This study formulated several  research questions; (1)  What are the determining factors affecting the formation of  port and hinterland connectivity? (2) can it be ensured that the transfer of freight from the port to warehouse is well-executed to make transaction costs more efficient according to the theory of   Transaction Cost Economics (TCE) (3). How can innovative policies for multimodal freight integration be determined to enhance competitiveness? 

This research employed both qualitative and quantitative methods to examine the role of  multimodal policy on the connectivity between the hinterland  and the Port of Makassar. A case study approach  was used for an intensive examination of this issue. The study involved transportation business actors with 150 respondent to answer research question 1 and  additional  114 truck divers to answer research question 2.

The findings indicated that the primary factors influencing the shift from single mode to multimodal transportation were readiness of port infrastructure, digital technology, freight and  service integration. The study also identified in efficiencies in transaction costs within multimodal transportation at the Port of Makassar and hinterland causing by informal costs and some disruptions in the bulk cargo on unloading process. 

The Research suggested two innovative policies; The establishment of Multimodal Transportation Organization and the Designation of Port Special Economic Zone.  The organization aims to improve coordination between regulators, operators and business actors; also leveraging digital technology for more efficient multimodal services.  

Kata Kunci : multimoda, angkutan barang, Pelabuhan, biaya transaksi, inovasi kebijakan / multimodal, freight, transaction costs, policy innovation