Model Pengelolaan Risiko Collaborative Governance Berbasis Perspektif Institutional Collective Action : Studi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Pekalongan Tahun 2012-2020

Awang Darumurti, Prof. Dr. Muhammad Baiquni, MA ; Prof. Dr. Gabriel Lele, SIP, MSi

2024 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian disertasi ini mempunyai fokus kajian tentang Collaborative Goveranance dalam implementasi kebijakan pengendalian tembakau di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Pekalongan menggunakan perspektif institutional collective action. Pemilihan fokus kajian tersebut dikarenakan perspektif collaborative governance terdahulu yakni perspektif Jejaring, manajemen, kekuasaan, faktor – faktor institusi/organisasi, mix framework yang membahas keberhasilan atau kegagalan kolaborasi hanya sedikit yang menjadikan pengelolaan risiko kolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan kolaborasi. Padahal Kolaborasi diyakini sebagai sebuah aktivitas yang riskan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itulah diperlukan sebuah penelitian tentang pengelolaan risiko kolaborasi agar memberikan kontribusi baru terhadap kajian tata kelola pemerintahan kolaboratif.
Tujuan penelitian ini adalah diperoleh sebuah penjelasan dari perspektif institutional collective action mengenai tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengelolaan kebijakan KTR di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Pekalongan yang menghasilkan output kolaborasi berbeda untuk kedua lokasi penelitian. Sedangkan manfaat penelitian secara teoretis akan memberikan kontribusi keilmuan baru di pembahasan kajian collaborative governance berupa perspektif lain dalam melihat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan tata kelola pemerintahan kolaboratif. Demikian juga memberikan kebaruan dalam perspektif institutional collective action, sedangkan secara pragmatis akan memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan sekaligus mengantisipasi jika menemukan risiko dalam kolaborasi dan menyiapkan strategi untuk membuat kolaborasi mempunyai output yang baik. Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi komparatif dipilih sebagai metode untuk analisa. Pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara, bigdata internet, dokumen – dokumen kegiatan kolaborasi, serta pengolahan data menggunakan bantuan Nvivo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para stakeholders di Kabupaten Kulon Progo berhasil melakukan pemetaan atas situasi ketidakpastian dan situasi masalah yang muncul, kemudian melakukan pembuatan keputusan bersama dan mekanisme integrasi untuk mengatasi masalah kolaborasi. Ketiga aktivitas tersebut adalah bagian dari upaya pengelolaan risiko kolaborasi berdasarkan perspektif Institutional Collective Action (ICA). Sementara itu, kolaborasi di Kota Pekalongan hanya berhasil sampai pada tahapan pemetaan situasi ketidakpastian dan situasi masalah, tetapi gagal dalam mengambil keputusan bersama dan mekanisme integrasi sehingga kegiatan implementasi kebijakan pengendalian tembakau di kota tersebut tidak bisa lagi dikategorikan sebagai collaborative governance.
Keberhasilan stakeholders di Kabupaten Kulonprogo yang melakukan pengelolaan risiko dengan pemetaan situasi masalah, pengambilan keputusan bersama dan mekanisme integrasi terbukti mampu meningkatkan kinerja collaborative governance dengan terlaksananya kebijakan kawasan tanpa rokok, penurunan iklan / baliho rokok, tidak adanya sponsor dan beasiswa dari industri rokok, penegakan Perda pengendalian tembakau. Sebaliknya stakeholders di Kota Pekalongan tidak berhasil melakukan pengelolaan risiko, terutama gagal dalam pengambilan keputusan bersama dan mekanisme integrasi sehingga kinerja kolaborasi menjadi buruk dengan munculnya kembali iklan/baliho rokok, sponsor dan beasiswa dari industri rokok, munculnya regulasi yang bertentangan dengan pengendalian tembakau

This dissertation research focuses on the study of Collaborative Governance in the implementation of tobacco control policies in Kulon Progo Regency and Pekalongan City, utilizing the perspective of Institutional Collective Action. The selection of this focus is motivated by the fact that earlier studies on collaborative governance—such as those from the perspectives of networks, management, power, institutional/organizational factors, and mixed frameworks—primarily address the success or failure of collaboration but seldom highlight the management of collaboration risks as a key factor in its success. Collaboration is inherently a risky activity, and if not properly managed, it has the potential to impede the achievement of its objectives. Thus, this study aims to contribute new insights into the governance of collaborative activities by examining the management of collaboration risks.

The goal of this research is to provide an explanation from the perspective of Institutional Collective Action regarding collaborative governance in the management of tobacco control policies in Kulon Progo Regency and Pekalongan City, which produce different collaborative outcomes in the two locations. The theoretical contribution of this research lies in advancing the academic discussion of collaborative governance by introducing a novel perspective on the factors that determine the success or failure of collaborative governance. It also contributes to the Institutional Collective Action framework, while pragmatically offering empirical insights for local governments to better prepare for and mitigate risks in collaboration, and to develop strategies to ensure positive collaborative outcomes.

Methodologically, this research employs a qualitative approach with a comparative study as the chosen method of analysis. Data were collected through participant observation, interviews, internet-based big data, documents related to collaborative activities, and processed with the aid of Nvivo software.

The research findings indicate that stakeholders in Kulon Progo Regency successfully mapped the uncertainties and problems that arose, engaged in joint decision-making, and established integration mechanisms to overcome collaboration challenges. These three activities are part of risk management efforts based on the Institutional Collective Action (ICA) perspective. In contrast, the collaboration in Pekalongan City only reached the stage of mapping uncertainties and problems but failed in joint decision-making and integration mechanisms, leading to the failure of tobacco control policy implementation in that city as a form of collaborative governance.

The success of stakeholders in Kulon Progo Regency in managing risks through problem mapping, joint decision-making, and integration mechanisms has been proven to enhance the performance of collaborative governance, as evidenced by the successful implementation of smoke-free policies, the reduction of cigarette advertisements/billboards, the absence of sponsorships and scholarships from the tobacco industry, and the enforcement of tobacco control regulations. On the other hand, stakeholders in Pekalongan City failed to manage risks, particularly in joint decision-making and integration mechanisms, resulting in poor collaboration performance, as evidenced by the resurgence of cigarette advertisements/billboards, sponsorships and scholarships from the tobacco industry, and the emergence of regulations that conflict with tobacco control efforts.

Kata Kunci : Risiko Collaborative Governance, Institutional Collective Action, Kebijakan pengendalian tembakau