Menerabas Fantasi “Guyub” dalam Artikulasi “Pemaafan” Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II

Luthfian Haekal, Tapiheru Joash Elisha Stephen, M.A., Ph.D..

2024 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Riset ini menjelaskan artikulasi pemaafan yang selama ini dilembagakan merupakan upaya untuk menjaga kestabilan meng-“ada”-nya Negara. Meminjam dekonstruksi Derrida atas pemaafan sebagai pintu masuk, riset ini menunjukkan pemaafan sebagai hal yang tidak mungkin. Menerabas “yang-tak-mungkin” menjadi “yang-mungkin”, saya jembatani melalui ethics of the real untuk mereartikulasikan ketidakmungkinan penutupan total dalam kerangka Psikoanalisis Lacanian. Analisis riset ini tidak hanya melacak petanda-petanda dalam pemaafan, tetapi juga bagaimana penutupan parsial dalam pemaafan didorong oleh fantasi tertentu. Tidak hanya mengacak-acak ontologi, tetapi juga bagaimana ontologi mengalami kristalisasi parsial. Dengan membawa analisis tersebut, memungkinkan kita untuk memahami “kekurangan” yang tidak terhindarkan dalam ontologi. Bahkan, ketika ontologi dihadirkan, ia terjebak dalam fantasi tertentu untuk mendukung “kepenuhan”-nya. Dalam konteks pemaafan, replikasi pemaafan yang dihadirkan memiliki watak hyphotetical imperative Kantian untuk “menghidupi” fiksi meng-“ada” Negara.

Saya menggambarkan siklus pembukaan dan penutupan parsial pemaafan melalui jejak-jejak rangkaian kebijakan penyelesaian HAM Berat masa lalu mekanisme non-yudisial. Petanda-petanda yang berhasil direkam berhubungan dengan relasi pertukaran antara Negara dengan keluarga korban dalam konteks tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Relasi pertukaran berkenaan dengan penggantian duka dengan hal-hal bersifat “materiil”, seperti; bantuan ekonomi, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan keagamaan, dan lainnya. Petanda lain yang berhasil dilacak berhubungan dengan rekonsiliasi. Istilah tersebut menggambarkan keinginan untuk “mengembalikan keadaan seperti sedia kala sebelum terjadinya kekerasan oleh negara”. Kesemua petanda tersebut didisiplinkan oleh ethics “guyub” untuk meng-“ada”-nya Negara. Dengan demikian, keluarga korban yang ingin mengakses kristalisasi pemaafan, diharuskan mengakui kuasa negara bekerja pada dirinya. Negara “memulihkan” hak-hak kewargaan yang sebelumnya direnggut akibat kekerasan negara. Meskipun tetap ada riak yang menyeruak akibat finalisasi tersebut. Riak tersebut berhubungan dengan pengartian keadilan alternatif dan bekerjanya duka cita yang menunda ke-“ada”-an pemaafan. Namun, subjek tidak serta merta membatalkan kuasa meng-“ada” Negara. Ia tetap mendudukkan diri sebagai warga negara yang berusaha menggoyahkan ontologi pemaafan sembari menuntut pemaknaan ulang “ada”-nya Negara.

This research explains that the articulation of forgiveness that has been institutionalised is an attempt to maintain the stability of the State's existence. Borrowing Derrida's deconstruction of forgiveness as an entry point, this research shows forgiveness as an impossibility. Traversing the ‘impossible’ to become the ‘possible’, I bridge through the ethics of the real to articulate the impossibility of total closure within the framework of Lacanian Psychoanalysis. This research analysis not only traces the signifiers in forgiveness, but also how partial closure in forgiveness is fuelled by certain fantasy. I not only show how the scrambling process of ontology, but also how ontology undergoes partial crystallisation. Bringing in such analyses allows us to understand the inevitable ‘flaws’ in ontology. In fact, when ontology is presented, it is caught up in certain fantasies to support its ‘fullness’. In the context of forgiveness, the replication of forgiveness presented has the character of a Kantian hyphotetical imperative.

I illustrate the cycle of partial opening and closing of forgiveness through traces of a series of policies for resolving past gross human rights through non-judicial mechanisms. The recorded signs relate to the exchange relations between the State and the victims' families in the context of the Trisakti, Semanggi I, and Semanggi II tragedies. Exchange relations relate to the replacement of grief with ‘material’ things, such as; economic assistance, health assistance, educational assistance, religious assistance, and others. Another sign that has been traced relates to reconciliation. The term describes the desire to ‘return things to the way they were before state violence’. All of these signifiers are disciplined by the ethics of ‘getting along’ to make the State ‘exist’. Thus, families of victims who wish to access the crystallisation of forgiveness are required to acknowledge the power of the state at work on them. The state ‘restores’ citizenship rights that were previously taken away by state violence. Although there are still ripples that emerge as a result of this finalisation. These ripples relate to alternative meanings of justice and the operation of grief that delays the ‘being’ of forgiveness. However, the subject does not necessarily cancel the power to ‘exist’ the State. He continues to position himself as a citizen who seeks to destabilise the ontology of forgiveness while demanding a redefinition of the State's ‘being’.

Kata Kunci : Political apology, Ethics of the real, Tragedy of Trisakti Semanggi I II, Gross Human Rights Violation, Non-judicial settlement