Peran dan Posisi Gubernur di Negara Kesatuan yang Terdesentralisasi Studi Kasus Indonesia

MIFTAKHUL NURJANNAH, Dr. Arie Ruhyanto

2024 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tulisan ini mengkaji desain desentralisasi yang mendukung peran dan posisi gubernur di Indonesia. Masalah hierarki antara gubernur dan bupati/walikota serta missing link di level provinsi menyebabkan pemerintahan tidak optimal. Penelitian ini menggunakan perspektif desentralisasi asimetris dengan data sekunder sebagai data utama. Melalui kajian hubungan pusat dan daerah dari awal reformasi hingga saat ini, ditemukan ambiguitas dalam desain desentralisasi di level provinsi yang membuat peran gubernur tidak efektif. Desentralisasi asimetris, yang telah lama dikembangkan, dapat menjadi solusi baru dalam mengatur peran gubernur di Indonesia. Asimetrisme memberikan kewenangan berbeda berdasarkan karakteristik daerah, seperti di Papua, Aceh, D.I. Yogyakarta, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara.

Tesis ini berargumen bahwa pengelolaan daerah di Indonesia yang beragam memerlukan kebijakan asimetris, yang menghasilkan pola pemerintahan berbeda dan mempengaruhi peran serta posisi gubernur. Oleh karena itu, perbaikan sistem pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah untuk menciptakan tipologi khusus yang lebih sesuai. Hal ini memungkinkan peran dan posisi gubernur disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Rekomendasi kebijakan asimetris dapat diimplementasikan melalui dua metode: 1) Menata sistem pemerintahan daerah berdasarkan karakteristik unik setiap daerah, yang memungkinkan variasi dalam cakupan kekuasaan gubernur dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. 2) Memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mendefinisikan program-program mereka, dengan pusat mengatur standar output yang harus dicapai.

This paper examines the decentralization design that supports the role and position of governors in Indonesia. The hierarchical issues between governors and regents/mayors and the missing link at the provincial level lead to suboptimal governance. This study uses an asymmetric decentralization perspective with secondary data as the primary data source. Through a review of central and regional relations from the beginning of the reform era to the present, ambiguities are found in the decentralization design at the provincial level, rendering the governor's role ineffective. Asymmetric decentralization, which has long been developed, can be a new solution in regulating the role of governors in Indonesia. Asymmetry grants different authorities based on regional characteristics, such as in Papua, Aceh, D.I. Yogyakarta, Jakarta, and the new capital Nusantara.

This thesis argues that the management of diverse regions in Indonesia requires asymmetric policies, which result in different governance patterns and affect the role and position of governors. Therefore, improvements in the regional governance system must be adjusted to the characteristics of each region to create more suitable specific typologies. This allows the role and position of governors to be adjusted according to the specific needs and conditions of the region. Asymmetric policy recommendations can be implemented through two methods: 1) Structuring the regional governance system based on the unique characteristics of each region, allowing for variations in the scope of the governor's power and responsiveness to local needs. 2) Granting regions the authority to define their programs, with the central government setting the output standards to be achieved.

Kata Kunci : Asimetrisme,Desentralisasi,Gubernur,Kesatuan