EVALUASI KESESUAIAN PREDIKAT KUMUH BERAT DI KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Amir Abas, Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.

2024 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Fenomena permukiman kumuh yang awalnya identik dengan perkotaan kini mulai merambah ke kawasan pedesaan, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, beberapa kawasan pedesaan diklasifikasikan sebagai kawasan permukiman kumuh berat. Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian klasifikasi tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif, fokus pada desa dengan status permukiman kumuh berat di Kabupaten Bone Bolango. Observasi dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat aktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan metode aspek kredibilitas dengan Analisis Triangulasi, yang memeriksa data dari berbagai sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi kawasan permukiman kumuh berdasarkan predikat kumuh berat di Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Meskipun telah menggunakan parameter Buku Putih Sanitasi dan Peraturan Menteri PUPR 14/2018, ditemukan dua konsep utama dalam penilaian kesesuaian, yaitu persepsi dan objektivitas. Penilaian awal yang didominasi oleh persepsi pemerintah daerah menyebabkan klasifikasi kumuh berat sering kali tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Proses penetapan kawasan permukiman kumuh seharusnya berangkat dari isu pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Namun, proses penetapan yang dilakukan antara tahun 2017 hingga 2019 belum sepenuhnya menganut manajemen pendekatan top-down yang komprehensif. Kebijakan yang diterapkan hanya melibatkan satu jenjang di bawahnya tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat, yang menyebabkan penetapan kawasan kumuh menjadi kurang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesesuaian atau ketidaksesuaian penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Bone Bolango termasuk keputusan direktif tanpa pertimbangan menyeluruh, penggunaan standar indikator yang kurang tepat untuk konteks perdesaan, serta minimnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam proses penetapan. Faktor-faktor ini menyebabkan hasil penetapan menjadi bias dan kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan kebijakan yang mendukung pendekatan top-down yang lebih komprehensif serta mempertimbangkan masukan dari semua jenjang, termasuk masyarakat.

The phenomenon of slum settlements, which was initially associated with urban areas, is now spreading to rural areas, as seen in Bone Bolango Regency, where several rural areas are classified as severe slum areas. This study evaluates the appropriateness of this classification and the factors influencing it. The research employs a qualitative method with a deductive approach, focusing on villages with severe slum status in Bone Bolango Regency. Observations involve the local government, village government, and active community members. Data collection is conducted through observations, interviews, and documentation. The research uses triangulation for credibility, examining data from various sources, techniques, and times. The results indicate that the classification of slum areas as severe in Bone Bolango Regency does not fully align with the actual conditions on the ground. Despite using the parameters from the Sanitation White Paper and Ministerial Regulation PUPR 14/2018, two main concepts in the assessment of appropriateness—perception and objectivity—were found. The initial assessment, dominated by the local government's perception, often resulted in a classification of severe slum areas that does not reflect the objective conditions. The process of determining slum areas should start from issues of development and quality improvement. However, the classification process between 2017 and 2019 did not fully adopt a comprehensive top-down management approach. The policies applied involved only one level below without considering community input, leading to inaccuracies in the classification. Factors affecting the appropriateness or inappropriateness of slum area classification in Bone Bolango Regency include directives without thorough consideration, the use of standards not well-suited for rural contexts, and limited government and community involvement. These factors result in biased classifications that do not align with the actual conditions. Therefore, there is a need for strengthening institutional capacity and policies that support a more comprehensive top-down approach and consider input from all levels, including the community.

Kata Kunci : Indikator Penetapan Kumuh, Kesesuaian Klasifikasi Permukiman Kumuh, Permukiman kumuh, Permukiman Perdesaan, Klasifikasi Permukiman Kumuh