Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan dan Afiliasi Politik dalam Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo

Lestari, Heni Wahyuni, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D; Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Era Pemerintahan Joko Widodo merupakan periode yang fokus terhadap penurunan stunting, dengan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024. Meskipun berbagai program pencegahan stunting telah dijalankan, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, melebihi rata-rata global atau standar WHO yang di bawah 20 persen. Tantangan ini semakin besar mengingat target RPJMN yang memerlukan penurunan rata-rata stunting sebesar 2,7 persen per tahun hingga 2024. Di sisi lain, belanja fungsi kesehatan pemerintah terus mengalami peningkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja fungsi kesehatan dan afiliasi politik dalam penurunan prevalensi stunting di Indonesia selama era pemerintahan Joko Widodo tahun 2015—2022. Fungsi produksi kesehatan model Grossman digunakan untuk memperkirakan bagaimana berbagai faktor sosioekonomi, demografi, lingkungan, dan kecukupan pangan mempengaruhi prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun. Analisis panel dinamis melalui GMM digunakan untuk mengatasi kemungkinan adanya endogenitas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika belanja fungsi kesehatan diukur sebagai rasio realisasi belanja terhadap total APBD, tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting di seluruh provinsi. Namun, hasil yang berbeda ditemukan ketika belanja fungsi kesehatan diukur sebagai rasio realisasi belanja terhadap total populasi penduduk, di mana belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting. Selain itu, variabel dummy afiliasi politik juga berpengaruh, di mana kepala daerah yang memiliki afiliasi politik yang sama dengan pemerintah pusat cenderung lebih efektif dalam alokasi anggaran kesehatan, yang berdampak pada penurunan prevalensi stunting. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas belanja kesehatan memerlukan distribusi yang merata dan program yang tepat serta kepemimpinan yang kuat untuk benar-benar berdampak pada penurunan stunting

Indonesia, as a developing country, faces various issues such as poverty, education, and health. The Joko Widodo administration has focused on reducing stunting, designating it as a national priority in the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) with a target to reduce stunting prevalence to 14 percent by 2024. Despite various stunting prevention programs, the prevalence of stunting in Indonesia remains high, exceeding the global average or the WHO standard of under 20 percent. This challenge is compounded by the RPJMN target, which requires an average annual reduction in stunting of 2.7 percent until 2024. On the other hand, government health spending has continued to increase.

This study aims to determine the impact of health expenditure and the political affiliation on reducing stunting prevalence in Indonesia during the Joko Widodo administration from 2015 to 2022. The Grossman health production function model is used to estimate how various socioeconomic, demographic, environmental, and food sufficiency factors affect stunting prevalence among children under five. A dynamic panel analysis using GMM was employed to address potential endogeneity issues in this study.

The results show that when health expenditure is measured as a ratio of actual spending to total regional budget (APBD), there is no significant impact on reducing stunting prevalence across provinces. However, different results were found when health expenditure was measured as a ratio of actual spending to the total population, where health expenditure had a significant impact on reducing stunting prevalence. Additionally, the political affiliation dummy variable also influenced the outcome, with regional heads aligned with the central government being more effective in allocating health budgets, leading to a reduction in stunting prevalence. This study emphasizes that the effectiveness of health spending requires equitable distribution, appropriate programs, and strong leadership to truly impact stunting reduction.

Kata Kunci : Stunting, Belanja Fungsi Kesehatan, Afiliasi Politik, GMM