Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Yang Diakui Hak Tagihnya Namun Tidak Diberi Hak Suara Atas Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Jeffrey, Dr. Veri Antoni, S.H., M.H.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu pertama, untuk mengetahui dan menganalisis tentang alasan kreditor separatis yang diakui hak tagihnya tetapi tidak diberikan hak suara dalam proses Penundaan Kewajiban.Pembayaran Utang (PKPU) dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang diakui hak tagihnya namun tidak memiliki hak suara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).  Tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang disajikan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu Penulis tidak hanya menggunakan ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang muncul namun juga digabungkan dengan hasil wawancara dari narasumber yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi agar dapat menguraikan permasalahan melalui pembahasan yang terdapat pada penelitian tesis ini. Bahan penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan bahan primer, sekunder dan tersier.  Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini, Penulis menyimpulkan: pertama, alasan kreditor separatis yang diakui hak tagihnya namun tidak diberi hak suara dalam proses PKPU adalah berdasarkan penetapan Hakim Pengawas yang mempertimbangkan permohonan dari pihak kreditor konkuren dan mengikuti sikap pengurus PKPU yang berpendapat dengan diberikan hak suara kepada kreditor separatis yang memiliki nilai tagihan yang sangat besar dapat menghilangkan nilai hak suara dari kreditor konkuren; dan kedua, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang diakui hak tagihnya namun tidak diberi hak suara dalam proses PKPU adalah kreditor separatis dapat mengajukan bantahan kepada pengurus atas penolakannya terhadap tagihan yang diajukan dalam proses PKPU yang selanjutnya akan ditentukan oleh Hakim Pengawas melalui penetapan dan dapat melakukan upaya hukum pembatalan atas putusan pengesahan perdamaian.

The purpose of writing this thesis is first, to find out and analyze the reasons for separatist creditors who are recognized for their billing rights but are not given voting rights in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and second, to find out and analyze the legal protection of separatist creditors who are recognized for their billing rights but do not have voting rights in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) process.  This thesis uses a type of empirical normative research presented with descriptive qualitative data analysis, namely the author not only uses positive legal provisions or laws and regulations as the main reference to examine and analyze legal issues that arise but also combines with the results of interviews from sources from practitioners and academics to describe the problems through the discussion contained in this thesis research. The research materials used are primary, secondary, and tertiary data collection.  Based on the results of research and discussion in this thesis, the author concludes: first, the reason for separatist creditors who are recognized for their billing rights but are not given voting rights in the PKPU process is based on the determination of the Supervisory Judge who considers the request from the concurrent creditors and follows the attitude of the PKPU management who believes that giving voting rights to separatist creditors who have a substantial billing value can eliminate the value of voting rights from concurrent creditors; and secondly, the legal protection for separatist creditors whose claims are recognized but not given voting rights in the PKPU process is that separatist creditors can submit a rebuttal to the management for their rejection of the bills submitted in the PKPU process which will then be determined by the Supervisory Judge through a stipulation and can take legal action to cancel the decision to validate the homologation.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis, hak suara, hak tagih, homologasi.