TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA PPAT OLEH PPAT LAIN DI KABUPATEN MAGELANG

Allan Johan Christian, Dr. Ninik Darmini,S.H.,M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tesis ini meneliti permasalahan yang dirumuskan, yaitu 1) Bagaimana tanggung jawab PPAT I dan PPAT S terhadap Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh PPAT S yang memalsukan tanda tangan PPAT I di Kabupaten Magelang dan 2) Bagaimana penegakan sanksi bagi PPAT yang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT Kota Magelang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian empiris menitikberatkan pada memberlakukan peraturan hukum normatif pada peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data dan menyeleksi apa yang diperoleh pada penelitian lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori yang didapatkan melalui studi kepustakaan hingga didapatkan jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti.

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAT I dan PPAT S dapat dimintakan pertanggungjawaban administratif yaitu dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena tindakannya, kemudian dapat pula bertanggungjawab secara perdata karena telah minumbulkan kerugian dan dalam pertanggungjawaban Pidana PPAT S telah terbukti melakukan pemalsuan Akta Jual Beli tanah milik PPAT I sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pidana penjara, namun PPAT I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya unsur kesengajaan tetapi apabila ada kesengajaan maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT Kota Magelang dalam melakukan penegakan sanksi bagi PPAT yang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2018 yang menghasilkan surat rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran yang berisi sanksi.

This thesis examines the problems formulated, namely 1) What are the responsibilities of PPAT I and PPAT S regarding the Deed of Sale and Purchase of land made by PPAT S who forged PPAT I's signature in Magelang Regency and 2) How will sanctions be enforced for PPAT who commit the crime of forging signatures by the Magelang City PPAT Regional Supervisory and Supervisory Council.

This research is descriptive in nature using empirical research methods that focus on applying normative legal regulations to legal events in society. This research was analyzed qualitatively by grouping data and selecting what was obtained in field research, then linking it with theories obtained through literature study until answers were obtained to the problems to be researched.

From this research, it can be concluded that PPAT I and PPAT S can be held administratively accountable, namely being subject to dishonorable dismissal because of their actions, then they can also be held civilly responsible for causing losses and in criminal liability, PPAT S has been proven to have falsified the PPAT's Deed of Sale and Purchase. I so that he can be held criminally responsible in the form of imprisonment, but PPAT I cannot be held criminally responsible because there is no element of intent in his actions and the Magelang City PPAT Regional Supervisory and Supervisory Council in enforcing sanctions for PPAT who commit the crime of forging signatures in accordance with provisions regulated in ATR/KBPN Ministerial Regulation Number 2 of 2018 which produces a letter of recommendation in giving decisions and types of sanctions against PPATs who commit violations that contain sanctions.

Kata Kunci : Pertangggungjawaban, Pemalsuan Akta, PPAT