URGENSI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN YANG BERITIKAD BAIK

Christopher Ryan Suryawijaya, Prof Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pertentangan dalam penerapan keadilan hukum dengan kepastian hukum terhadap perusahaan pengangkutan dalam kasus illegal logging dalam Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks dan perlindungan hukum keperdataan terkait dengan keadilan bagi perusahaan pengangkutan yang beritikad baik. Penelitian ini dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara narasumber dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara dan alat pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat pertentangan dalam penerapan keadilan hukum dengan kepastian hukum terhadap PT TE selaku perusahaan pengangkutan dalam Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks. Perlindungan hukum keperdataan terkait dengan keadilan bagi perusahaan pengangkutan yang beritikad baik pun masih sangat kurang. Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga dalam Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu gugatan perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet).

Kesimpulan penelitian ini: 1) pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks terlihat dari penerapan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan 2) perlindungan hukum keperdataan terkait dengan keadilan bagi perusahaan pengangkutan yang beritikad baik masih sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya jaminan perlindungan atas hak milik dalam perkara illegal logging. Saran penelitian ini: 1) hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya memperhatikan keseimbangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum agar tidak merugikan pihak ketiga, dan 2) ketentuan dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebaiknya dimohonkan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi agar dapat menjamin perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik.

This research aims to find out and examine the conflict in the application of legal justice with legal certainty to shipping companies in illegal logging cases in court decision number 810/Pid.Sus/2019/PN Mks and civil law protection related to legal justice for shipping companies with good faith. This research was carried out using normative legal research supplemented by interviews with credible informants and library research type using secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods and tools for data collection in this research were carried out through library research and document study. Data analysis was carried out with a qualitative method.

The results of the research and discussion show that there is a conflict in the application of legal justice with legal certainty to TE Ltd as a shipping company in court decision number 810/Pid.Sus/2019/PN Mks. Civil law protection related to legal justice for shipping companies with good faith is still very lacking. Legal action that can be taken by the third party in court decision number 810/Pid.Sus/2019/PN Mks is by taking an extraordinary legal action namely a lawsuit against the decision from the third party (derdenverzet). 

Conclusions of this research: 1) the conflict between legal justice and legal certainty in court decision number 810/Pid.Sus/2019/PN Mks can be seen from Article 78 paragraph (15) of Law Number 19 of 2004 concerning the Implementation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, and 2) civil law protection related to legal justice for shipping companies with good faith is still very limited due to the lack of guaranteed protection of property rights in illegal logging cases. As for the suggestions of this research: 1) judges in handing down judgements should take considerations to the balance between legal justice and legal certainty so that not harming third parties, and 2) the provisions in Article 78 paragraph (15) of Law Number 19 of 2004 concerning the Implementation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry should be reviewed constitutionally at the Constitutional Court in order to guarantee legal protection for third parties with good faith.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, Perusahaan Pengangkutan / Legal Protection, Justice, Legal Certainty, Shipping Company