Laporkan Masalah

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi Cabang Cibinong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2020/Pn.Cbi)

Hari Nugraha, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan yang menyebabkan dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan hakim dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN.Cbi Hakim tidak mempertanggungjawabkan Korporasi. (2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh organ korporasi

Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian dan sifat penelitian adalah yuridis-normatif yang memerlukan  data primer melalui wawancara. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang terdiri dari praktisi dan akademisi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan Putusan 680/Pid.B/2020/PNCbi, KUHP, UU No 1 Tahun 2023, dan UU Nomor 40 Tahun 2007.

Kesimpulan penelitian ini adalah penyidik, jaksa penuntut, dan hakim tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban korporasi, karena bertititik tolak dari laporan pihak korban yang sudah melaporkan penyelesaain perkara secara pidana dan dengan menggunakan KUHP Pasal 372 terkait penggelapan dan Pasal 374 yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Kedua, penggelapan dalam jabatan secara berlanjut tersebut sebagaimana perkara dimungkinkan masuk ke ranah tindak pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun demikian, kedepannya jika terjadi kasus serupa maka dapat digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 


This study aims to: (1) Know and analyze the considerations that cause in the investigation, prosecution process to the judge's decision in Decision Number 680/Pid.B/2020/PN. Cbi Hakim does not account for the Corporation. (2) Knowing and analyzing how the process of handling the crime of embezzlement in office should continue to be carried out by corporate organs

The research approach is a statutory approach. The type of research and nature of the research is juridical-normative which requires primary data through interviews. The nature of the research is descriptive research. Secondary data collection techniques through literature study. Primary data collection techniques were carried out through interviews with sources consisting of practitioners and academics. The data analysis technique uses qualitative analysis techniques using Decision 680/Pid.B/2020/PNCbi, Criminal Code, Law No. 1 of 2023, and Law Number 40 of 2007.

The conclusions of this research are: First, investigators and prosecutors do not consider corporate responsibility, because the starting point is the reporting of the victim who has requested a criminal case be resolved and using Articles 372 and 374 of the Criminal Code, namely ongoing embezzlement in office. The reporter's report is the prosecutor's standard, although the prosecutor can actually develop the report from the reporter. Second, it is possible for continued embezzlement in office to enter the realm of corporate criminal acts based on Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and/or Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The investigation, prosecution, trial and judge's decision are important in the corporate realm, because the corporation suffered a loss in this case.



Kata Kunci : Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, organ korporasi, tanggung jawab renteng

  1. S2-2024-495281-abstract.pdf  
  2. S2-2024-495281-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-495281-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-495281-title.pdf