Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi Cabang Cibinong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2020/Pn.Cbi)
Hari Nugraha, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan
menganalisis pertimbangan yang menyebabkan dalam proses penyidikan, penuntutan
sampai dengan putusan hakim dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN.Cbi Hakim
tidak mempertanggungjawabkan Korporasi. (2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana
seharusnya proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara
berlanjut yang dilakukan oleh organ korporasi
Pendekatan penelitian
adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian dan sifat penelitian
adalah yuridis-normatif yang memerlukan
data primer melalui wawancara. Sifat penelitian adalah penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik
pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang
terdiri dari praktisi dan akademisi. Teknik analisis data menggunakan teknik
analisis kualitatif dengan menggunakan Putusan 680/Pid.B/2020/PNCbi, KUHP, UU
No 1 Tahun 2023, dan UU Nomor 40 Tahun 2007.
Kesimpulan penelitian
ini adalah penyidik, jaksa penuntut, dan hakim tidak mempertimbangkan
pertanggungjawaban korporasi, karena bertititik tolak dari laporan pihak korban
yang sudah melaporkan penyelesaain perkara secara pidana dan dengan menggunakan
KUHP Pasal 372 terkait penggelapan dan Pasal 374 yang terkait dengan
penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Kedua, penggelapan dalam jabatan
secara berlanjut tersebut sebagaimana perkara dimungkinkan masuk ke ranah
tindak pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Namun demikian, kedepannya jika terjadi kasus serupa maka
dapat digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
This study aims to: (1) Know and analyze the considerations
that cause in the investigation, prosecution process to the judge's decision in
Decision Number 680/Pid.B/2020/PN. Cbi Hakim does not account for the
Corporation. (2) Knowing and analyzing how the process of handling the crime of
embezzlement in office should continue to be carried out by corporate organs The research approach is
a statutory approach. The type of research and nature of the research is juridical-normative
which requires primary data through interviews. The nature of the research is
descriptive research. Secondary data collection techniques through literature
study. Primary data collection techniques were carried out through interviews with
sources consisting of practitioners and academics. The data analysis technique
uses qualitative analysis techniques using Decision 680/Pid.B/2020/PNCbi,
Criminal Code, Law No. 1 of 2023, and Law Number 40 of 2007. The conclusions of this
research are: First, investigators and prosecutors do not consider corporate
responsibility, because the starting point is the reporting of the victim who
has requested a criminal case be resolved and using Articles 372 and 374 of the
Criminal Code, namely ongoing embezzlement in office. The reporter's report is
the prosecutor's standard, although the prosecutor can actually develop the
report from the reporter. Second, it is possible for continued embezzlement in
office to enter the realm of corporate criminal acts based on Law Number 21 of
2008 concerning Sharia Banking and/or Law Number 1 of 2023 concerning the
Criminal Code. The investigation, prosecution, trial and judge's decision are
important in the corporate realm, because the corporation suffered a loss in
this case.
Kata Kunci : Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, organ korporasi, tanggung jawab renteng