KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN): ANALISIS RESPONS PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BANK DUNIA STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN
Reza Fadly Adhitya, Ario Wicaksono, S.IP., M.Si., Ph.D.
2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan ketentuan terhadap penggunaan dan pemberdayaan barang/jasa hasil domestik dalam proses produksi di sektor industri. Kebijakan ini merupakan ketentuan wajib dalam pengadaan barang/jasa pada setiap kegiatan atau proyek pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan melibatkan pendanaan yang bersumber dari APBN ataupun melalui skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). PHLN termasuk dalam skema pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional, yang salah satunya bersumber dari Multilateral Development Bank (MDB). Untuk itu, Indonesia tergabung sebagai anggota dan menjalin kemitraan dengan sejumlah MDB, termasuk Bank Dunia. Namun upaya untuk merealisasikan kebijakan TKDN pada proyek-proyek PHLN bukan merupakan hal mudah. Tata kelola PHLN harus mampu mengakomodasi kompleksitas prinsip, ketentuan, serta kepentingan antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam konteks pada penelitian ini, terdapat perbedaan prinsip pengadaan barang/jasa yang melandaskan perbedaan kebijakan antara Pemerintah Indonesia dengan MDB, sehingga menghambat pelaksanaan proyek dan turut menghasilkan kerugian bagi kedua pihak.
Melalui studi kasus pada proyek pembangunan
infrastruktur pembangkit listrik EBT di industri ketenagalistrikan yang
mendapat pendanaan PHLN dari Bank Dunia, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis respons Pemerintah Indonesia terhadap Bank Dunia dalam menyikapi
perbedaan kebijakan terkait TKDN. Analisis dilakukan dengan menggunakan
kerangka konseptual teori institusional, yang secara spesifik berfokus pada
respons atas pengaruh dari institusi (Bank Dunia) terhadap organisasi (Pemerintah
Indonesia) dalam konteks kebijakan. Dengan meminjam tipologi strategi respons
organisasi terhadap tuntutan institusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
dua jenis respons berbeda dari Pemerintah Indonesia, yaitu defiance (penentangan)
dan compromise (penyesuaian). Perbedaan respons ini tidak lepas dari stance
kebijakan yang turut berbeda antar lembaga terkait. Kemudian berdasarkan kedua
respons tersebut, peneliti mengidentifikasi compromise sebagai respons
ideal yang seharusnya ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya dalam
konteks menyikapi pengaruh dari lingkungan atau aktor internasional bagi
kebijakan domestik.
The Local Content Policy (TKDN) is a regulatory instrument designed to promote the utilization of domestic products in the production process within the industrial sector. This policy is a mandatory requirement for government procurement in every project by government agencies with funding from the state budget or through foreign loans and grants (PHLN). PHLN represents an alternative funding scheme for national development, with a significant proportion of funding derived from multilateral development banks (MDBs). Consequently, Indonesia has joined and initiated collaborative arrangements with a multitude of MDBs, including the World Bank. Nevertheless, implementing the TKDN in PHLN projects presents a significant challenge. The policy must be capable of accommodating and balancing the principles, provisions, as well as interests of both the lender and the recipient country. In this case, there are notable differences in the procurement principles that have led to policy disagreements between the Indonesian Government and the MDBs, which have hindered the project and resulted in losses for both parties.
This research employs a case study approach to
examine the Indonesian Government's response to the World Bank's role in
addressing policy differences related to TKDN. The case study focuses on a
renewable power plant infrastructure development project in the electricity
industry that received PHLN funding from the World Bank. The analysis was
conducted using the conceptual framework of institutional theory, which
specifically focuses on the response to the influence of the institution (the
World Bank) on the organization (the Indonesian Government) in the policy
context. By employing a typology of organizational response strategies to
institutional demands, the results demonstrate that the Indonesian Government
exhibited two distinct response type, namely: defiance and compromise. This
discrepancy in response cannot be dissociated from the policy stance that also
varies between related institutions. Therefore, researcher identifies
compromise as the ideal response that should be shown by the Indonesian Government,
particularly in the context of addressing the influence of external factors,
such as the environment or international actors, on domestic policies.
Kata Kunci : Kebijakan TKDN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Bank Dunia, EBT, Ketenagalistrikan