ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OTONOMI KHUSUS: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ACEH
Rivaldo P. Taplo, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.
2024 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan
Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi penerima dana otonomi khusus
berdasarkan indikator yang terukur secara komprehensif.
Metode Penelitian – Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penerima dana otonomi khusus tahun 2017–2021.
Temuan – Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan pemerintah daerah provinsi yang menerima dana otonomi khusus
memiliki kondisi keuangan dengan kategori “Cukup”. Kondisi ini terlihat pada
setiap rasio solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang,
solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas, keuangan,
solvabilitas layanan, dan solvabilitas operasional yang memiliki nilai
rata-rata yang sebagian besar pemda berada pada tingkat kondisi keuangan yang
“Cukup”. Hasil identifikasi karakteristik kondisi keuangan IKK tertinggi dan
terendah menunjukkan bahwa pemda dengan jumlah penduduk yang relatif
kecil memiliki kondisi keuangan yang baik. Tingginya tingkat efisiensi
keuangan, biaya barang dan jasa, dan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum
mendorong kondisi keuangan pemerintah menjadi lebih baik. Kepadatan penduduk
yang relatif rendah memiliki kondisi keuangan yang baik, sedangkan
karakteristik profil umur masyarakat tidak memengaruhi kondisi keuangan pada
pemerintah daerah provinsi yang menerima dana otonomi khusus.
Orisinalitas – Penelitian ini memberikan gambaran dan hasil
analisis mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi penerima dana
otonomi khusus dengan menggunakan model analisis kondisi keuangan yang
dikembangan oleh Ritonga (2014).
Objectives - The objective of this study is
to analyze the financial condition of provincial governments receiving special
autonomy funds based on comprehensively measured indicators.
Research Methods - This research used a qualitative approach with a descriptive design
and used secondary data in the form of the Audit Report
(LHP) of the Supreme Audit Agency (BPK) on the Regional Government Financial
Statements (LKPD) receiving special autonomy funds in 2017-2021.
Findings - The findings of this study indicated that overall the provincial local governments that
received special autonomy funds had financial conditions in the "Fair"
category. This condition could be seen in each
ratio of short-term solvency, long-term solvency, budget solvency, financial
independence, flexibility, finance, service solvency, and operational solvency
which had an average value that most local governments were at the "Fair" level of financial
condition. The results of identifying the characteristics of the highest and
lowest KPI financial conditions showed that local
governments with relatively small populations had good financial conditions. The high level of
financial efficiency, the cost of goods and services, and the general level of
community prosperity encouraged the
government's financial condition to be better. Relatively low population
density had a good
financial condition while the characteristics of the age profile of the
community did not affect the
financial condition of provincial local governments that received special autonomy funds.
Originality - This study provides an overview and results of
the analysis of the financial condition of provincial governments receiving
special autonomy funds using the financial condition analysis model developed
by Ritonga (2014).
Kata Kunci : Local government financial condition, short-term solvency, long-term solvency, budget solvency, financial independence, flexibility, finance, service solvency, and operational solvency.
