Evaluasi Program Kampung Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Padukuhan Cibuk Kidul dan Padukuhan Gowok, Kabupaten Sleman
ASTRID RIZKY DWI WULANDARI, Dr. Erlis Saputra, S.Si., M.Si.
2024 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH
Isu perubahan iklim memicu lahirnya konsep “konstitusi hijau” atau green constitution dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beriringan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasikan Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk mendorong kerja sama para stakeholder dalam memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Padukuhan Gowok dan Padukuhan Cibuk Kidul merupakan dua di antara daerah binaan DLH Kabupaten Sleman yang berstatus sebagai kampung iklim.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat komparasi pelaksanaan ProKlim di kedua lokasi kampung iklim. Rincian tujuan tersebut, antara lain mengidentifikasi rincian kegiatan praktik pemberdayaan, mengkaji dampak yang dirasakan masyarakat pasca program berjalan, menganalisis keberlanjutan program, dan menyusun strategi pengembangan program untuk dijalankan di masa mendatang. Keempat tujuan tersebut dikaji dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (indepth), penyebaran kuesioner terbuka, dan observasi lapangan. Luaran pengumpulan data diolah melalui proses reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan teknik Most Significant Change (MSC), Logical Framework Analysis (LFA), Stakeholder Analysis, dan Analisis SWOT.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan besaran implementasi, manfaat yang dirasakan, kapasitas yang terbentuk, dan sasaran umum yang mampu dicapai oleh kedua padukuhan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh konsistensi masyarakat, komitmen kader kelembagaan lokal dalam mengelola kegiatan, dan luasan jaringan kemitraan yang terjalin. Dengan begitu, strategi pengembangan ProKlim berbasis optimasi kelebihan pihak internal dan eksternal perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan.
The issue of climate change triggered the birth of the concept of a "green constitution" in the process of government administration. At the same time, the government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) initiated the Climate Village Program (ProKlim) to encourage stakeholder cooperation in strengthening climate change adaptation and mitigation capacity at the site level. Padukuhan Gowok and Padukuhan Cibuk Kidul are two of the areas supported by DLH Sleman Regency which have the status of climate villages.
The aim of this research is to compare the implementation of ProKlim in the two climate village locations. The detailed objectives include identifying details of empowerment practice activities, assessing the impact felt by the community after the program runs, analyzing program sustainability, and developing a program development strategy to be implemented in the future. These four objectives were studied using qualitative descriptive methods. Data collection was carried out using in-depth interviews, distributing open questionnaires and field observations. The output of data collection is processed through a process of data reduction, verification and drawing conclusions. Next, the analysis was carried out using the Most Significant Change (MSC), Logical Framework Analysis (LFA), Stakeholder Analysis and SWOT Analysis techniques.
The results of this research show that there are differences in the amount of implementation, perceived benefits, capacity formed, and general targets that can be achieved by the two sub-districts. This condition can be influenced by community consistency, the commitment of local institutional cadres in managing activities, and the extent of the existing partnership network. In this way, a ProKlim development strategy based on optimizing the strengths of internal and external parties needs to be carried out to ensure the sustainability of activities.
Kata Kunci : Evaluasi, Pemberdayaan Masyarakat, Dampak, Keberlanjutan