Laporkan Masalah

Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)

Grasia Tri Ignasa, Dr. Taufiq El Rahman S.H.,M.Hum

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU), pengertian Kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian kreditor preferen adalah kreditor yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lainnya karena memiliki hak istimewa yang diberikan kepada seorang kreditor.  BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan manfaat pemeliharaan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) tidak menyebutkan ataupun mengatur iuran atau tagihan BPJS Kesehatan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mendahului hak kreditor lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum berkenaan dengan kedudukan kreditor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam proses kepailitan. Untuk menjawab rumusan masalah hukum tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus berupa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU BPJS tidak menyebutkan ataupun mengatur iuran atau tagihan BPJS Kesehatan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mendahului hak kreditor lainnya, maka kedudukan BPJS Kesehatan tidak termasuk dalam kreditor preferen, namun merupakan kreditor konkuren. Dalam proses kepailitan PT Sejin, penempatan kedudukan BPJS Kesehatan sebagai kreditor preferen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata.

Provisions for the explanation of Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which is meant by creditors are both concurrent creditors, separatist creditors and preferred creditors. Based on the provisions of Article 1134 of the Civil Code, preferred creditors are creditors who have special privileges given to a creditor which causes them to be in a higher position than others. Social Security Administering Bodies of Health is a legal entity established to administer a health insurance program in the form of health protection so that participants obtain health care benefits and protection in meeting basic health needs provided to everyone who has paid contributions or whose contributions are paid by the government. Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies does not mention or regulate Social Security Administering Bodies of Health contributions or bills which have a higher position and precede the rights of other creditors.

This research aims to answer legal issues regarding the position of creditors of the Health Social Security Administering Agency in the bankruptcy process. To answer these legal problems, this research uses a type of normative legal research with a qualitative approach with a case study in the form of a Commercial Court decision at the Central Jakarta District Court which has permanent legal force. The data used is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document study.

The results of this research show that the Social Security Administrating Agency Law does not mention or regulate Social Security Administering Bodies of Health contributions or bills which have a higher position and precede the rights of other creditors, so Social Security Administering Bodies of Health position is not included as a preferred creditor, but is a concurrent creditor. In PT Sejin's bankruptcy process, Social Security Administering Bodies of Health position as preferred creditor is not in accordance with the provisions of Article 1134 of the Civil Code.



Kata Kunci : Kepailitan, Kreditor

  1. S2-2024-485017-abstract.pdf  
  2. S2-2024-485017-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-485017-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-485017-title.pdf