Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa hak cipta secara non litigasi :: Studi kasus Sengketa Hak CIpta atas Buku Dac Easy Accounting for Windows

MAHARANI, Nila, Roedjiono, SH.,LLM

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta secara Non Litigasi (Studi Kasus Sengketa Hak Cipta Atas Buku DacEasy Accounting For Windows) merupakan penelitian normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa hak cipta atas buku DacEasy Accounting For Windows secara non litigasi ditinjau dari UU No.19 Th.2002 tentang Hak Cipta dan UU No.30 Th.1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yang didapat langsung dari narasumber / responden. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang tidak didapat dari responden secara langsung atau studi dokumen. Penelitian ini memilih lokasi di Dirjen HAKI dan Perhimpunan Masyarakat HAKI di Jakarta untuk mendapatkan data dari narasumber. Penelitian juga dilakukan di CV. Andi Offset dan Suryadi di Yogyakarta serta PT. Wahana Komputer di Semarang untuk mendapatkan data dari responden. Subyek penelitian terdiri dari narasumber dan responden yang ditentukan secara purposive sampling. Narasumber terdiri dari pejabat struktural pada Dirjen HAKI dan Perhimpunan Masyarakat HAKI. Responden terdiri dari Suryadi, pimpinan CV. Andi Offset dan pimpinan PT. Wahana Komputer. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa hak cipta atas buku DacEasy Accounting For Windows, pihak PT. Wahana Komputer telah melanggar Pasal 14 huruf a UUHC No.12 Th.1997 (Pasal 15 huruf a UUHC No.19 Th.2002) yaitu mengutip ciptaan pihak lain tanpa mencantumkan sumbernya, sedangkan CV. Andi Offset telah melanggar Pasal 44 ayat (2) UUHC No.12 Th.1997 (Pasal 72 ayat (2) UUHC No.19 Th.2002) yaitu mengedarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta ini dilaksanakan menggunakan sistem non litigasi atau APS yaitu melalui negosiasi, seperti diatur dalam Pasal 65 UUHC No.19 Th.2002 dan Pasal 6 UU No.30 Th.1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berdasarkan hasil penelitian perlu dilakukan revisi terhadap UU No.30 Th.1999 atau dikeluarkan undang-undang baru yang lebih jelas dan terperinci mengatur tentang APS karena UU No.30 Th.1999 isinya 90% hanya mengatur tentang arbitrase saja sedangkan pengaturan tentang APS masih membingungkan. Aparat penegak hukum dalam proses peradilan juga perlu melakukan introspeksi dan merubah imej buruk tentang peradilan karena ternyata banyak kelebihan sistem non litigasi dibanding sistem litigasi yang menyebabkan trend penyelesaian sengketa hak cipta beralih pada sistem non litigasi atau APS.

The research on legal review on non-litigation resolution for dispute over copy rights (A case study on dispute over the copy rights of book “DacEasy Accounting For Windows”) is a normative legal research. The objective is to know the implementation of non-litigation resolution for dispute over copy rights of book “DacEasy Accounting For Windows” according to the Act No. 19 / 2000 on Copy Rights and the Act No. 30 / 1999 on Arbitrage and Alternative Dispute Resolution (ADR). The research used primary and secondary data. The primary data were obtained from field research, directly from the resource person / respondents. The secondary data were obtained from library research by means of document study. The research took place in the Directorate General of Intellectual Property Rights (HAKI) and Association of HAKI Society in Jakarta in order to obtain data from the resource person. It also took place in CV. Andi Offset and Suryadi in Yogyakarta as well as in PT. Wahana Komputer in Semarang with the same purpose. The research subjects consisted of resource persons and respondents selected in a purposive sampling. The resource persons were structursl officials in the Directorate General of Intellectual Property Rights (Dirjen HAKI) and Association of IPR Society. Meanwhile, the respondents were Suryadi, and the Directors of CV. Andi Offset and PT. Wahana Komputer. The data were then analysed descriptively and qualitatively. The research results show that both PT. Wahana Komputer and CV. Andi Offset violated the law. In the dispute over the copy rights of DacEasy Accounting For Windows, PT. Wahana Komputer violated Article 14 letter a of the Act No. 12 / 1997 on Copy Rights (Article 15 letter a of the Act No. 19 / 2002 on Copy Rights), i.e., quoting other’s creation without acknowledgement, while CV. Andi Offset violated Article 44 item (2) of the Act No. 12 / 1997 on Copy Rights (Article 72 item (2) of the Act No. 19 / 2002 on Copy Rights) i.e., distributing or selling products of copy rights infringement. The dispute resolution is achieved through a non-litigation system or ADR by means of negotiation as regulated in Article 65 of the Act No. 19 / 2002 on Copy Rights and Article 6 of the Act No. 30 / 1999 on Arbitrage and Alternative Dispute Resolution (ADR). Based on the above findings, the research recommends the need for revision for the Act No. 30 / 1999 or issuance of a new act that contains more clarity and detail for ADR, since the content of the existing the Act No. 30 / 1999 is 99% on arbitrage only, thus giving confusion to the ADR application. Law upholder in the judicial process also needs introspection and to change bad image of the judiciative because non-litigation system offers more advantages than litigation system, causing a trend for adopting nonlitigation system of ADR for copy rights dispute resolution.

Kata Kunci : Hukum,Sengketa Hak Cipta,Copy Rights, Dispute, Non-Litigation System