TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. MTS di Kabupaten Bogor)

Tobias Bayu Mulya Simorangkir, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Tujuan pertama adalah mengetahui dan
menganalisis implikasi proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT.
Makmur Tirta Sari terhadap pelindungan hak pekerja/buruh yang melakukan
pelanggaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Tujuan kedua adalah
mengetahui dan menganalisis aspek keadilan terhadap klausul yang mencantumkan
pelanggaran tertentu sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian
kerja di PT. Makmur Tirta Sari.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Jenis penelitian
yang penulis lakukan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum
normatif dilakukan dengan cara studi kepustkaan yang menggunakan alat
pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum
empiris dilakukan dengan cara studi lapangan yang menggunakan alat berupa
pedoman wawancara terhadap responden dan narasumber. Hasil penelitian
kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Penelitian oleh penulis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, PT. MTS
tidak memberikan pelindungan hukum khususnya hak atas kesempatan kerja serta
hak ekonomi pasca pemutusan hubungan kerja karena PT.MTS melakukan
penyimpangan terhadap tata cara pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang
telah ditentukan dalam Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Penetapan
Perppu Cipta Kerja jo. Pasal 36 ayat (1) PP. No.35 Tahun 2021. Kedua, klausul
pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh tidak
memenuhi aspek keadilan karena beberapa pelanggaran yang terkandung dalam
perjanjian kerja memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan
PHK kepada pekerja.

This research has 2 (two) objectives. The first objective is to find out the implications of the termination process carried out by PT Makmur Tirta Sari on the protection of the rights of workers who commit violations that have been determined in the employment agreement. The second objective is to analyze the aspects of justice against the clause that lists certain violations as reasons for termination of employment in the employment agreement at PT Makmur Tirta Sari.
This research uses empirical normative legal research methods. Normative legal research is conducted by means of document studies while empirical legal research is conducted by interviewing sources and respondents. The results of the research were then analyzed and presented qualitatively.
The research results are divided into 2 (two) points. First, PT Makmur Tirta Sari ignores the procedures for implementing termination of employment that have been determined in Article 154A paragraph (1) letter k of Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja in conjunction with Article 36 paragraph (1) of PP. No.35 of 2021. This affects legal protection, especially the right to employment opportunities and economic rights after termination of employment. Second, the employment termination clause in the employment agreement between workers/laborers does not fulfill the aspect of justice because several violations contained in the employment agreement make it easy for companies to lay off workers.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Perjanjian Kerja