Fungsi Hakim Pidana dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dan Psikotropika terhadap perlindungan hukum

HERJUNANTO, Nanang, Prof.Dr. Muchsan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum-Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini difokuskan pada fungsi hakim pidana Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap selama tahun 2001. Peneliti memilih tahun tersebut mengingat jangka waktu banding dan upaya hukum lain yang harus diperhitungkan sehingga berkas perkara pidana dalam waktu satu tahun tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan selesai diminutasi. Dalam penelitian ini, peneliti meggunakan alat ukur berupa kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hakim juga memperhatikan kemanfaatan dari suatu penegakan hukum, sehingga proses hukum yang dijalankan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Keadilan sangat penting untuk diperhatikan karena hukum tidak identik dengan keadilan; hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara denan para hakim di Pengadilan Negeri kabupaten Magelang, observasi penulis di lapangan dan dokumentasi. Observasi yaitu pengamatan secara langsung untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian. Wawancara yaitu proses pengumpulan data melalui tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara. Dokumentasi adalah berkas yang terdapat pada instansi terkait. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi hakim pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika dan psikotropika sudah berjalan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Hambatan yang dihadapi hakim dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah ketentuan pidana dalam undang-undang, tidak adanya jaminan perlindungan saksi, tekanan massa, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Berpijak dari hasil penelitian tersebut, maka langkah yang dapat ditempuh dalam rangka peningkatan fungsi hakim adalah memperbaiki ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang, pengadaan program perlindungan saksi yang lebih baik, meningkatkan keamanan dalam persidangan dan pendidikan kesadaran hukum dalam masyarakat, mengurangi kewenangan struktural Ketua Pengadilan Negeri yang dapat mempengaruhi fungsional dan obyektivitas hakim dalam memutus perkara.

This research was focused on function of penal judge of first-level court in investigating and deciding narcotic and psychotropic criminal. It was carried out by taking narcotic and psychotropic criminal available in first-level court of Magelang Regency that have been decided and had fix legal power during 2001. That year was chosen because researcher tried to consider the period of time in compare and the other legal efforts in which have to be considered so that those bundle of penal cases within 2001 already had fixed legal power and had been minuted. In this research, researcher used the measurement tools of legal certainty (rechtssicherheit), justice (gerechtigheit), and benefit (zweckmassigkeit). Legal certainty is justice protection from arbitrarily, means that someone enables to get something they hope in a certain condition. Judge also has to pay attention about the benefit of legal erection, so that the process of legal protection to society will run well. Justice is very important to be noted because law is not identical with justice; the characteristics of law are general, binding everyone, equalize, while the characteristics of justice are subjective, individual and not equalize. This research was carried out by having interview with judges in firs-level court of Magelang Regency and field observasion by researcher and documentation. Observation is the way to observe directly in order to find the real situation of th research’s objects. Interview is the process of the collecting data by ask and answer, based on the interview’s guidance. Documentation is the file available in the institution involved. Result of this research concluded that function of penal judge of first-level court of Magelang Regency in investigating narcotic and psychotropic criminal have run well so they can provide legal protection to people and criminals. Obstacles faced by the judges in investigate and judging narcotic and psychotropic criminal are the certainty penal in the constitution, no witness gurantee and protection, mass pressure, authority of first – level court. Based on the result, there are steps that can be done in improving the judge’s functions, reformate the certainty penal in the constitution, make better witness protection program, improve security in the court and education of legal awareness for community, reduce structural authority of head of first-level court that can influence judge objectivity and functional in deciding cases.

Kata Kunci : Hukum Pidana,Perlindungan Hukum,Pidana Narkotika dan Psikotropika,Function of Penal Judge, Investigate and judging, legal Protection