Program Penjaminan Polis Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Rimhalsyah, Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., L.L.M.
2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Program Penjaminan Polis Sebagai Bentuk
Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Rimhalsyah dan Paripurna P. Sugarda
Ikhtisar
Setelah sepuluh tahun berlakunya UU Perasuransian, permasalahan terkait industri asuransi juga semakin bertambah. Salah satu akibat utamanya adalah permasalahan yang dialami beberapa perusahaan asuransi di Indonesia yang memberikan dampak bagi jutaan masyarakat yang menjadi korbannya, dengan total kerugian hingga puluhan triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa UU Perasuransian seakan-akan belum dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta sebagaimana menjadi cita-cita dalam UU Perasuransian. Kondisi ini membuat Indonesia masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Inggris dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan program penjaminan polis yang efektif ditinjau secara komparatif terhadap program penjaminan polis di Malaysia dan Inggris dan menganalisis rancangan program penjaminan polis di Indonesia yang tepat dan efektif bagi Lembaga Penjamin Simpanan guna memberikan pelindungan hukum bagi pemegang polis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil kajian perbandingan, beberapa poin penyempurnaan utama dari konsep program penjaminan polis di Indonesia adalah, antara lain, agar Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjalankan mandatnya secara lebih baik dan mendapatkan arahan dari lembaga yang lebih teknis, maka Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana program penjaminan polis juga perlu untuk bertanggung jawab dan mendapatkan arahan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pentingnya untuk memformulasikan persyaratan dari peserta program penjaminan polis agar dapat menjangkau pernjaminan yang lebih luas, pentingnya kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan resolusi melalui pendekatan going concern dan gone concern, serta merumuskan sistem pendanaan yang holistik melalui pre-funding dan post-funding.
Policyholder Protection Program as a Form of Legal Protection for Policyholders in the Implementation Context of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector
Rimhalsyah and Paripurna P. Sugarda
Abstract
After ten years of the enactment of the Insurance Law, problems related to the insurance industry are also increasing. One of the main consequences is the problems experienced by several insurance companies in Indonesia which have an impact on millions of people who are victims, with total losses of up to tens of trillions. This condition shows that the Insurance Law does not seem to be able to provide good legal protection for policyholders, insured or participants as is the ideal in the Insurance Law. This condition makes Indonesia still far behind when compared to the UK and Malaysia. The purpose of this study is to analyze the implementation of an effective policy guarantee program comparatively reviewed against policy guarantee programs in Malaysia and the UK and analyze the design of an appropriate and effective policy guarantee program in Indonesia for the Deposit Insurance Corporation to provide legal protection for policyholders. The research method used in this research is normative juridical. From the results of the comparative study, some of the main improvement points of the concept of a policy guarantee program in Indonesia are, among others, so that the Deposit Insurance Corporation can carry out its mandate better and get direction from more technical institutions, the Deposit Insurance Corporation as the implementer of the policy guarantee program also needs to be responsible and get direction from the Financial System Stability Committee, the importance of formulating the requirements of the policy guarantee program participants in order to reach a wider range of guarantees, the importance of the Deposit Insurance Corporation's authority in conducting resolutions through a going concern and gone concern approach, and formulating a holistic funding system through pre-funding and post-funding.
Kata Kunci : Perasuransian; LPS; Program Penjaminan Polis.