EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Mufraini H, Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum
2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin vicarious liability
dalam menjerat dan meminta pertanggungjawaban Pidana korporasi atas
pelanggaran pidana lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah B3,
berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU
Ciptakerja) kluster Lingkungan Hidup.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan
jenis data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi bahan primer, sekunder,
dan tersier, sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara
mendalam. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif-interaktif, berfokus
pada analisis komparatif eksistensi dan efektivitas penerapan doktrin vicarious
liability korporasi dalam UU PPLH dan UU Ciptakerja.
Hasil penelitian menunjukkan hampir tidak ada perbedaan penerapan Doktrin
Vicarious Liability dalam UU PPLH maupun UU Ciptakerja. Perbedaan utama
antara keduanya dalam konteks asas vicarious liability terletak pada detail dan
kekuatan penegakan hukum, serta fokus yang lebih spesifik pada
pertanggungjawaban Pidana korporasi. UU PPLH Fokus pada perlindungan
lingkungan secara umum dengan penerapan sanksi Perdata dan Pidana yang cukup
berat, sedangkan UU Ciptakerjaja memberikan fokus yang lebih khusus pada
penanganan kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi, dengan menekankan
pada tanggung jawab dan peran perusahaan dalam mencegah dan mengatasi
kerusakan lingkungan.
This study aims to analyze the application of the doctrine of vicarious liability
in ensnaring and holding corporations accountable for environmental criminal
violations, especially in the management of hazardous waste, based on Law No. 32
of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) and
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of
Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law (UU Ciptakerja) Environmental cluster.
The research method used is a normative juridical approach with primary and
secondary data types. Secondary data includes primary, secondary, and tertiary
materials, while primary data collection is done through in-depth interviews. Data
analysis was conducted using qualitative-interactive techniques, focusing on
comparative analysis of the existence and effectiveness of the application of the
doctrine of vicarious liability of corporations in UU PPLH and UU Ciptakerja.
The research results show that there is almost no difference in the application
of the Vicarious Liability Doctrine in the UU PPLH and UU Ciptakerja. The main
difference between the two in the context of the principle of vicarious liability lies
in the details and strength of law enforcement, as well as a more specific focus on
corporate criminal liability. UU PPLH focuses on environmental protection in
general with the application of quite severe civil and criminal sanctions, while UU
Ciptakerjaja provides a more specific focus on handling environmental crimes
involving corporations, by emphasizing the responsibility and role of companies in
preventing and overcoming environmental damage.
Kata Kunci : Asas Vicarious Liability, pengelolaan limbah B3, Penegakan hukum lingkungan.