PERAN KEPEMIMPINAN EFEKTIF RIDWAN KAMIL SEBAGAI GUBERNUR JAWA BARAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DI JAWA BARAT

MUHAMMAD IHFAL ALIFI, Prof. Dr. Muhadjir Muhammad Darwin, M.P.A. ; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.

2024 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Penelitian ini mengkaji peran kepemimpinan efektif Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dalam proses implementasi kebijakan Satu Data di Jawa Barat. Di era digital, data menjadi aset yang sangat berharga dan penting. Adanya kebijakan Satu Data bertujuan untuk melakukan perbaikan tata kelola data agar dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi tantangan seperti data yang tumpang tindih dan kurang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran kepemimpinan efektif Ridwan Kamil dalam proses implementasi kebijakan satu data di Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan efektif Ridwan Kamil merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan satu data di Jawa Barat, namun faktor tersedianya sumber daya manusia yang baik, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi juga tidak kalah penting dalam mendukung penyelenggaraan satu data di Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, Jawa Barat meraih berbagai penghargaan dalam inovasi dan digitalisasi, serta menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola data yang baik.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam implementasi kebijakan publik dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui tata kelola data yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin meningkatkan tata kelola data dan implementasi kebijakan publik.

This research examines the role of Ridwan Kamil's effective leadership as the Governor of West Java in the implementation process of One Data policy in West Java. In the digital era, data is a very valuable and important asset. The One Data policy aims to improve data governance in order to produce data that is accurate, up-to-date, integrated, accountable, and easily accessible and shared between Central Agencies and Regional Agencies through the fulfillment of data standards, metadata, data interoperability, and using reference codes and master data. However, the implementation of this policy often faces challenges such as overlapping and poorly integrated data between central and local governments. This research focuses on how Ridwan Kamil's effective leadership role in the implementation process of one data policy in West Java.

This research uses a qualitative method with a case study approach, Data collection techniques were obtained through in-depth interviews and document analysis. The research findings show that Ridwan Kamil's effective leadership role is an important factor in supporting the successful implementation of one data policy in West Java, but the availability of good human resources, communication, disposition and bureaucratic structure are also important in supporting the implementation of one data in West Java. Under Ridwan Kamil's leadership, West Java has won numerous awards in innovation and digitalization, and demonstrated a strong commitment to good data governance.

This research provides insights into the importance of effective leadership in public policy implementation and improving the quality of public services through better data governance. The results of this research are expected to serve as a reference for other regions that want to improve data governance and public policy implementation.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Ridwan Kamil, Kebijakan Satu Data, Implementasi Kebijakan, Jawa Barat.