Pengelolaan obyek wisata yang berkelanjutan dalam rangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

ROIKHATI, Prof.Dr. H. Koesnadi Hardjasumantri, SH.,ML

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengelolaan objek wisata Parangtritis yang berkelanjutan dalam rangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta? Kedua, faktor apa yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam pengelolaan objek wisata Parangtritis yang berkelanjutan dalam rangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta? Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didasarkan pada informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pe-PATRI. Data sekunder didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata alam Parangtritis yang berkelanjutan dalam rangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2001-2005 yang visi dan misinya sudah menuju kepada pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, tetapi kegiatan dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan visi dan misi tersebut karena masih menitikberatkan pada peningkatan perolehan pendapatan asli daerah. Selain itu, masyarakat melalui Pe-PATRI juga sudah ikut berupaya menjadikan Parangtritis sebagai objek wisata alam yang berkelanjutan yang dapat dilihat dari visi dan misi serta kegiatan yang telah dilaksanakannya. Faktor-faktor yang mendorong pengelolaan objek wisata Parangtritis yang berkelanjutan dalam rangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah objek wisata Parangtritis memiliki daya tarik khusus, objek wisata Parangtritis merupakan kawasan yang memiliki beberapa daya tarik wisata, citra Kota Yogyakarta, keramahtamahan penduduk dan keamanan, serta aksesibilitas ke Kabupaten Bantul. Sementara itu faktor yang menghambat adalah sapta pesona belum sepenuhnya dijiwai, kurangnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah, fasilitas pendukung kerja belum memadai, otonomi daerah dan belum terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Clean Government).

The objective of this research is to address these questions. First, how should the management of Parangtritis tourism object that is sustainable be carried out for regional autonomy in Yogyakarta Special Province? Second, what factors enhance or obstruct the sustainable management of Parangtritis tourism object in the framework of regional autonomy in Yogyakarta Special Province? The research is juridical normative and empiric by using primary and secondary data. The primary data were based on the information from the research subjects which consist of Bantul regional government and Pe- PATRI. The secondary data were based on the primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that the management of Parangtritis tourism object that is sustainable in the regional autonomy of Yogyakarta Special Province has been implemented by the regional government of Bantul, but it has not been optimum. This can be seen from the Strategic Plan of the Tourism Office of Bantul Regency of the year 2001-2005 of which the mission and vision have already projected to a sustainable tourism management. However, the practice of the implementation has not really in accordance with the vision and mission as it emphasizes the increase of the innate regional income. In addition, the society through the Pe-PATRI has participated in the effort to make Parangtritis a sustainable natural tourism object as can be identified from its mission and vision as well as the activities conducted. The factors that enhance the management of Parangtritis tourism object that is sustainable in the regional autonomy of Yogyakarta Special Province are that it has a special attractiveness, it is an area that offers a number of attractions, it bears the image of Yogyakarta, it is supported by the hospitality of the local people and security and accessibility to Bantul Regency. On the other hand, the weaknesses are the fact that sapta pesona (seven principles of attraction) have not been understood and internalized, lack of coordination of the policies among government institutions, inadequate working facilities, poor implementation of regional autonomy, failure in the implementation of clean government.

Kata Kunci : Hukum,Obyek Wisata,Otonomi Daerah,management, tourism object, sustainable, regional autonomy