Pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan sektor industri pengolahan dan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Jombang

WIJAYA, Gatut, Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan sektor industri pengolahan dan tenaga kerja asing di Kabupaten Jombang. Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa perjanjian kerja adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengurus Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA). Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan pemimpin perusahaan, tetapi dalam praktek ada tenaga kerja asing yang menduduki jabatan pemimpin perusahaan. Tenaga kerja asing tersebut membuat keterangan palsu atau tidak benar dalam perjanjian kerja maupun dalam permohonan ijin kerja dengan menyebutkan jabatannya sebagai manajer di Perusahaan. Perjanjian kerja dan permohonan ijin kerja berdasarkan keterangan palsu telah diketahui oleh instansi terkait, tetapi dibiarkan atau tidak ada tindakan (dengan menyatakan perjanjian kerjanya tidak sah atau ijin kerjanya dibatalkan karena syaratnya tidak sah), dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama, tenaga kerja asing tersebut menguntungkan secara ekonomis, karena membawa serta modal yang jumlahnya relatif besar. Kedua, perusahaan (di mana tenaga kerja asing berada) menguntungkan secara sosial, karena menyerap tenaga kerja yang jumlahnya relatif banyak. Akibat dari tidak adanya tindakan oleh instansi terkait, yaitu: pertama, tidak ada kepastian hukum. Kedua, kebijakan pembatasan tenaga kerja asing (dengan syarat dalam hubungan kerja) tidak efektif. Seyogyanya kebijakan pembatasan tenaga kerja asing di Indonesia dilakukan dengan membuat daftar jabatan yang tertutup untuk tenaga kerja asing dalam peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan secara transparan. Menciptakan kepastian hukum relevan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era globalisasi

The objective of this research is to study the implementation of employment contract between the enterprises of manufacture industry sector and the expatriate worker in Jombang regency. The research used primary and secondary data. The primary data were obtained from the field using guided interview as instrument. The secondary data were obtained from library research using document study. The research results reveal that an employment contract is made to fulfil one of the requirements to apply for a working permit for expatriate worker (IKTA). The expatriate worker is not permitted to occupy any top position although in practice there are expatriate workers who hold such a position. They made a false statement in the contract or in their working permit application by stating their occupation as manager of an enterprise. The employment contract and working permit application made based on false statement have been identified by the related institutions but they are ignored or not given a follow up (for instance by declaring that the permit is not valid or cancelled due to invalid requirement). The considerations for this negligence are: first, expatriate workers give benefits because they bring along relatively big amount of investment. Second, the enterprise (where they work) gives social benefit as it absorbs labour force in a relatively big number. The consequences from the lack of decisive action by the related institutions are: first, there is no legal certainty; second, the limitation of the number of expatriate workers (under the condition of working relation) is not effective. The policy of limiting expatriate worker should be implemented by renewing a list of position closed for expatriate in the regulations, and the regulations must be implemented in a transparent way accordingly. Providing legal certainty is relevant with legal protection of Indonesian labour force in facing the globalisation era.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Perjanjian Kerja,TKA,Employment Contract, Expatriate Worker