Pelaksanaan perjanjian dalam e-Commerce di Malang ditinjau dari sudut hukum perjanjian menurut KUHPerdata

DJUMIKASIH, Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Dalam E- Commerce Di Malang Ditinjau Dari Sudut Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam e- commerce di Malang ditinjau dari sudut hukum perjanjian menurut KUHPerdata. Penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan juga penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari hukum perjanjian menurut KUHPerdata maka perjanjian jual beli dalam e-commerce adalah sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Untuk sempurnanya pengaturan mengenai e- commerce, hal yang masih harus mendapat pegaturan lebih lanjut adalah mengenai kapan tepatnya kesepakatan itu terjadi dan mengenai kecakapan para pihak. Mengenai Pelaksanaan perjanjian yaitu pembayaran harga dan penyerahan barang juga sudah memenuhi apa yang diatur dalam KUHPerdata. Mengenai yurisdiksi pengadilan, terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi e- commerce dipergunakan yurisdiksi khusus, yaitu yurisdiksi yang diterapkan kepada seseorang yang berada di luar wilayah negara yang bersangkutan. Sementara itu, hukum yang diterapkan terhadap transaksi e- commerce sebaiknya digunakan the most characteristic connection theory, yaitu hukum dari pihak yang harus melakukan prestasi yang paling karakteristik. Untuk kesempurnaan pengaturan mengenai ecommerce maka perlu segera dibentuk undang- undang yang secara lengkap dan tepat mengatur mengenai e- commerce. Untuk mencegah kekosongan hukum maka sebelum undang undang tersebut terbentuk maka dapat diterapkan aturan mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPerdata.

The research on the implementation of agreement in e-commerce in Malang viewed from the legal perspective on agreement according to the Civil Code is a juridical normative research, which aims to know the implementation of agreement in e-commerce in Malang viewed from the legal perspective of agreement according to the Civil Code. The research focuses on library research to obtain secondary data and field research for primary data. The method for sample determination is purposive sampling method, and for the data analysis is qualitative method. The research results show that an agreement of sale in e-commerce is legitimate when viewed from the legal perspective of agreement according to the Civil Code, as it already fulfilled the requirement for the legitimisation of agreement based on Article 1320 of the Civil Code. It has fulfilled the requirements that there are mutual agreement between the two sides, eligibility of the parties, a particular matter and a permitted cause. For the perfection of regulation on e-commerce, a further regulation needs to be completed regarding the exact time when the agreement is made, and the eligibility of the parties. In relation with the implementation of the agreement, i.e., the payment and the taking-over of goods, these are also in line with the regulation stipulated in the Civil Code. For the jurisdiction of the court, the parties involved in e-commerce transaction are subjected to a special jurisdiction, i.e., the one that is applied to someone who is outside the territory of a concerned country. Meanwhile, the law to be applied in e-commerce transactions should be based on “the most characteristic connection” theory, which means the law from the side who must perform the most characteristic obligation. For the perfection of regulation on e -commerce, then it needs a law that completely and accurately regulates e-commerce. Before such a law is issued, the absence of legislation is prevented to happen by the application of the regulation concerning agreement stipulated in the Civil Code.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,E,commerce,KUHP Perdata,e-commerce, agreement, the Civil Code