Laporkan Masalah

Efektivitas Penegakan Hukum Persekongkolan Tender dan Kartel di Indonesia dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Pancasila (Studi Penanganan Perkara pada KPPU Periode Tahun 2010-2023)

Awalia Nugrahaini, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum persekongkolan tender dan kartel oleh KPPU pada periode 2010-2023 serta relevansinya dengan konsep Ekonomi Pancasila. Penulisan hukum ini bertujuan untuk dapat mengetahui efektivitas penegakan hukum KPPU dan faktor yang mempengaruhi efektifitasnya serta membantu memberikan gambaran mengenai prioritas tujuan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia sesuai dengan konsep Ekonomi Pancasila. 

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu kombinasi penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Cara pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara terhadap responden dan narasumber. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian setelah diperoleh data primer dan data sekunder dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif sehingga menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persekongkolan dan kartel oleh KPPU pada periode 2010-2023 belum dikatakan efektif karena tidak menimbulkan efek jera dan terjadinya pengulangan perbuatan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilihat dari teori efektivitas hukum (effectiveness of the legal theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Dengan pengukuran deterent effect menggunakan pendekatan utilitarianis Bentham, dilakukan analisis dengan mengaitkan tujuan penegakan hukum dari konsep Ekonomi Pancasila yang menitikberatkan pada kepentingan umum, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penguatan kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak hukum serta penguatan sanksi adalah suatu urgensi guna melakukan penindakan dan pencegahan terhadap perbuatan kartel dan persekongkolan yang merugikan kepentingan umum.

This legal writing aims to examine the effectiveness of law enforcement of bid rigging and cartels by KPPU in the 2010-2023 period and its relevance to the concept of Pancasila Economy. This legal writing aims to be able to know the effectiveness of KPPU law enforcement and the factors that influence its effectiveness and help provide an overview of the priority objectives of business competition law enforcement in Indonesia in accordance with the concept of Pancasila Economy..

The legal research method used is a combination of normative-empirical legal research using a statutory approach and conceptual approach. The data used is sourced from primary and secondary data. Primary data collection method is through interviews with respondents and sources. Secondary data collection through literature studies to obtain primary and secondary legal materials, which then after obtaining primary data and secondary data, data analysis is carried out descriptively qualitatively so as to answer the problems studied.

The results of this study indicate that the law enforcement of conspiracies and cartels by the KPPU in the 2010-2023 period has not been said to be effective because it does not have a deterrent effect and the repetition of actions by business actors. This is seen from the effectiveness of the legal theory, which is a theory that examines and analyzes the success, failure and factors that influence the implementation and application of law. By measuring the deterrent effect using Bentham's utilitarianist approach, an analysis is carried out by linking the objectives of law enforcement from the concept of Pancasila Economy which focuses on the public interest, so that it is concluded that strengthening the authority of the KPPU as a law enforcement agency and strengthening sanctions is an urgency in order to take action and prevent cartel and conspiracy acts that harm the public interest

Kata Kunci : Ekonomi Pancasila, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum

  1. S2-2024-485600-abstract.pdf  
  2. S2-2024-485600-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-485600-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-485600-title.pdf