Efektivitas Penegakan Hukum Persekongkolan Tender dan Kartel di Indonesia dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Pancasila (Studi Penanganan Perkara pada KPPU Periode Tahun 2010-2023)
Awalia Nugrahaini, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penulisan
hukum ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum persekongkolan tender
dan kartel oleh KPPU pada periode 2010-2023 serta relevansinya dengan konsep
Ekonomi Pancasila. Penulisan hukum ini bertujuan untuk dapat mengetahui
efektivitas penegakan hukum KPPU dan faktor yang mempengaruhi efektifitasnya
serta membantu memberikan gambaran mengenai prioritas tujuan penegakan hukum
persaingan usaha di Indonesia sesuai dengan konsep Ekonomi Pancasila.
Metode
penelitian hukum yang digunakan yaitu kombinasi penelitian hukum
normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory
approach) dan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan
bersumber dari data primer dan sekunder. Cara pengumpulan data primer yaitu melalui
wawancara terhadap responden dan narasumber. Pengumpulan data sekunder melalui
studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder, yang
kemudian setelah diperoleh data primer dan data sekunder dilakukan analisis
data secara deskriptif kualitatif sehingga menjawab permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penegakan hukum persekongkolan dan kartel oleh KPPU pada periode
2010-2023 belum dikatakan efektif karena tidak menimbulkan efek jera dan
terjadinya pengulangan perbuatan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilihat dari
teori efektivitas hukum (effectiveness of the legal theory) merupakan
teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan serta
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Dengan pengukuran
deterent effect menggunakan pendekatan utilitarianis Bentham, dilakukan analisis
dengan mengaitkan tujuan penegakan hukum dari konsep Ekonomi Pancasila yang
menitikberatkan pada kepentingan umum, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penguatan
kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak hukum serta penguatan sanksi adalah
suatu urgensi guna melakukan penindakan dan pencegahan terhadap perbuatan
kartel dan persekongkolan yang merugikan kepentingan umum.
This legal writing aims to examine the effectiveness of law enforcement
of bid rigging and cartels by KPPU in the 2010-2023 period and its relevance to
the concept of Pancasila Economy. This legal writing aims to be able to know
the effectiveness of KPPU law enforcement and the factors that influence its
effectiveness and help provide an overview of the priority objectives of
business competition law enforcement in Indonesia in accordance with the
concept of Pancasila Economy..
The legal research method used is a combination of normative-empirical
legal research using a statutory approach and conceptual approach. The data
used is sourced from primary and secondary data. Primary data collection method
is through interviews with respondents and sources. Secondary data collection
through literature studies to obtain primary and secondary legal materials,
which then after obtaining primary data and secondary data, data analysis is
carried out descriptively qualitatively so as to answer the problems studied.
The results of this study
indicate that the law enforcement of conspiracies and cartels by the KPPU in
the 2010-2023 period has not been said to be effective because it does not have
a deterrent effect and the repetition of actions by business actors. This is
seen from the effectiveness of the legal theory, which is a theory that
examines and analyzes the success, failure and factors that influence the
implementation and application of law. By measuring the deterrent effect using
Bentham's utilitarianist approach, an analysis is carried out by linking the
objectives of law enforcement from the concept of Pancasila Economy which
focuses on the public interest, so that it is concluded that strengthening the
authority of the KPPU as a law enforcement agency and strengthening sanctions
is an urgency in order to take action and prevent cartel and conspiracy acts
that harm the public interest
Kata Kunci : Ekonomi Pancasila, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum