Hak Konsesi Jalan Tol Akses Tanjung Priok: Tinjauan Hukum dan Implikasi Perpajakannya Pada PT Hutama Karya (Persero)
Deddy Mufti, Dr. Arvie Djohan, S.H., M.Hum
2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Tesis ini menganalisis dari sudut pandang hukum perpajakan terkait Hak Pengusahaan Jalan Tol (Konsesi) ruas Akses Tanjung Priok (ATP) yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam skema Penugasan. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol serta implikasinya terhadap PT Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN yang diberikan mandat penugasan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan hukum dan fiskal yang muncul dari interpretasi status Hak Pengusahaan Jalan Tol sebagai Obyek Pajak Penghasilan (PPh), yang berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum dan beban fiskal yang substansial.
Analisis menunjukkan bahwa PT Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN adalah Subyek Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak yang menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui SPT PPh Badan. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, menilai bahwa Hak Pengusahaan ATP merupakan Obyek PPh yang dituangkan dalam SKPKB PPh Badan. Penilaian ini menimbulkan sengketa karena PT Hutama Karya (Persero) menganggap sebaliknya. Secara materiil, hak tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari "Sumber Lainnya," untuk mendukung pembangunan JTTS. Pelunasan SKPKB PPh Badan dapat menyebabkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan pembangunan JTTS, menimbulkan ketidakseimbangan finansial, dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen keuangannya.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi aturan terkait fasilitas pengurangan PPh badan dengan mempertegas cakupan Industri Pionir, termasuk bagi BUMN dalam skema penugasan seperti PT Hutama Karya (Persero). Koordinasi efektif sebelum rancangan peraturan penugasan disahkan sangat penting untuk menghindari ketidakselarasan interpretasi. Jika Putusan Pengadilan Pajak mendukung keputusan DJP, konversi Utang Pajak pada SKPKB PPh Badan menjadi bagian dari PMN merupakan mekanisme efektif untuk mengurangi beban fiskal dan mendukung kelangsungan proyek infrastruktur strategis.
This thesis analyzes the legal and tax perspectives concerning the Concession Rights of Tanjung Priok Access Toll Road (ATP) granted by the Government to PT Hutama Karya (Persero) under an Assignment scheme. Through a normative legal approach, this study aims to understand and evaluate the applicable tax regulations regarding the Concession Rights of the Toll Road and their implications for PT Hutama Karya (Persero) as a state-owned enterprise (SOE) given the assignment mandate. This research identifies legal and fiscal challenges arising from the interpretation of the Concession Rights of the Toll Road as an object of Income Tax (PPh), which potentially creates legal uncertainty and substantial fiscal burdens.
The analysis shows that PT Hutama Karya (Persero), as an SOE, is a domestic Taxpayer that calculates, computes, pays, and reports the amount of tax owed through the Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan). The Directorate General of Taxes, in its authority to conduct audits to test taxpayer compliance, considers that the Concession Rights of ATP constitute a taxable object reflected in the Corporate Income Tax Underpayment Assessment (SKPKB PPh Badan). This assessment led to a dispute as PT Hutama Karya (Persero) holds a different view. Materially, the rights are more appropriately categorized as State Equity Participation (PMN) sourced from "Other Sources" to support the development of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). Settling the SKPKB PPh Badan could lead the company to lack the funds to continue developing JTTS, causing financial imbalance and affecting the company's ability to meet its financial commitments.
Therefore, the Government should consider revising regulations related to the corporate income tax reduction facility by clarifying the scope of Pioneer Industries, including for SOEs under assignment schemes like PT Hutama Karya (Persero). Effective coordination before the assignment regulations are enacted is crucial to avoid interpretive discrepancies. If the Tax Court ruling supports the Directorate General of Taxes' decision, converting the Tax Debt in the SKPKB PPh Badan into PMN is an effective mechanism to reduce fiscal burdens and support the continuity of strategic infrastructure projects.
Kata Kunci : Hak Pengusahaan Jalan Tol (Konsesi), Penugasan BUMN, PT Hutama Karya (Persero), Akses Tol Tanjung Priok, Pajak Penghasilan.