Tinjauan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Melebihi Ketentuan Batas Waktu (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk)

Nanda Diyan Saputra, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa, akibat hukum bagi para pihak yang terjadi perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang melebihi  ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Serta untuk mengetahui dan menganalisi kontruksi hukum yang ideal dalam penegakan hukum perselisihan hubungan industrial yang melebihi ketentuan batas waktu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian terkait pemberlakuan hukum secara langsung dalam masyarakat, dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara studi pustaka dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Untuk data empiris di dapatkan dari penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap para responden menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. data yang dihasilkan atas penelitian di analisis secara kualitatif dengan di sajikan secara deskriptif. .

Hasil penelitin menunjukkan bahwa: Pertama, penyebab terjadinya proses persidangan di PHI yang berlarut-larut dikarenakan kerancuan dari Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, yang tidak menjelaskan secara detail terkait akibat yang dapat di kenakan, jika tidak sesaui dengan bunyi Pasal 103 dan tidak adanya petunjuk teknis terkait Pasal tesebut, selain itu juga ketidak pahaman para pihak berperkara mengenai teknis dan mekanisme persidangan, sehingga mengakibatkan proses yang berlarut-larut sehingga mengakibatkan akibat hukum bagi para pihak berupa kerugian materiil dan inmateriil. Kedua konstruksi hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan proses persidangan di PHI yang berlarut-larut, yaitu Makamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi harus mengeluarkan produk hukum berupa SEMA terkait dengan petunjuk teknis dalam Pasal 103 agar lebih jelas mengenai teknis dan mekanisme persidangan dan dapat mempermudah para pihak yang berperkara di PHI. 

This study aims to find out and analyze, the legal consequences for the parties  who have an industrial relations dispute in the Industrial Relations Court (PHI) which exceeds the provisions of Article 103 of Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. As well as to know and analyze the ideal legal construction in the enforcement of industrial relations disputes that exceed the provisions of the time limit.

This research is an empirical normative legal research that is descriptive, which is carried out by literature research to obtain secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials with data collection tools in the form of document studies. Empirical data was obtained from field results of the research show that: First, the cause of the protracted trial process in PHI is due to the confusion of Article 103 of Law Number 2 of 2004, which does not explain in detail the consequences that can be imposed, if not in accordance with the sound of Article 103 and the absence of technical instructions related to the Article, in addition to the lack of understanding of the litigants regarding the technicalities and mechanism of the trial, Thus resulting in a protracted process resulting in legal consequences for the parties in the form of material and immaterial losses. Second, the ideal legal construction to overcome the protracted problems of the trial process in PHI, namely the Supreme Court as the highest judicial institution must issue a legal product in the form of SEMA related to the technical instructions in Article 103 so that it is clearer about the technicalities and trial mechanisms and can make it easier for the parties to litigate in PHI. 

Kata Kunci : Batas Waktu, Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial