MEDIASI SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

RAHARDIANTI KUSUMO ASTUTI, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan Mediasi Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang fokus mengkaji mengenai mekanisme dan prosedur mediasi sengketa proses Pemilu dan kekuatan hukum berita acara kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilu yang dimohonkan Ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Normatif dengan pendekatan kualitatif dengan meneliti bahan pustaka dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima dan menyelesaikan 12 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 11 Permohonan selesai malalui proses mediasi dan 1 diputus dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, tata cara mediasi proses pemilu oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara normatif berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang PENYELESAIAN Sengketa Proses Pemilu, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Kekuatan hukum Berita acara kesepakatan mediasi di Bawaslu tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu wajib di tuangkan dalam putusan yang bersifat final dan mengikat yang dibacakan dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa yang dibuka dan terbuka untuk umum.

This research analyzes the implementation of mediation as an alternative model for resolving election process disputes in 2024 Bawaslu DKI Jakarta Province, focuses on examining the mechanisms and procedures for mediating election process disputes and the legal strength of minutes of mediation agreements for resolving disputes between participants and election organizers requested by Bawaslu DKI Jakarta Province, This research was conducted using the normative method with a qualitative approach by examining library materials and presenting them descriptively. The results of this research show that Bawaslu DKI Jakarta Province  received and resolved 12 Election Process Dispute Resolution Applications. 11 applications were completed through a mediation process, and one was decided in an adjudication hearing for election process dispute resolution. The procedure for mediating the election process by the DKI Jakarta Province Bawaslu is normatively guided by Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Bawaslu Regulation Number 9 of 2022 concerning Resolving Election Process Disputes, and Decree of the Chairman of the General Election Supervisory Body Number 3/PS.00/K1/01/2023 concerning Technical Instructions for Resolving General Election Process Disputes. Legal force: The minutes of the mediation agreement at Bawaslu do not have sufficient evidentiary strength, so based on the provisions of Bawaslu Regulation Number 9 of 2022 concerning Election Process Dispute Resolution, it is stated that the mediation agreement for the resolution of election process disputes must be stated in a final and binding decision that is read out in an adjudication hearing for dispute resolution that is open to the public.

Kata Kunci : Pemilu, Sengketa, Mediasi/ Election, Disputes, Mediation