Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Menghimpun Informasi Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Perpajakan

PRADITYA JANU WISAKSONO, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LL.M., LL.D.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang melekat pada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun informasi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan perdagangan melalui sistem elektronik yang memanfaatkan atau berbasis teknologi blockchain. Meskipun saat ini sudah terdapat beberapa aturan hukum yang berlaku sekarang atau saat ini (ius constitutum) mengenai penghimpunan informasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ius constitutum tersebut dikarenakan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dinamika perkembangan teknologi blockchain. Ketiga rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini pada pokoknya membahas mengenai desain politik hukum formal atas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun informasi mengenai perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik berbasis teknologi blockchain. Dengan memadukan metode penelitian normatif dan empiris, penelitian ini menemukan terdapat celah hukum (legal gap) berupa ketiadaaan aturan yang secara spesifik memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menghimpun informasi atas perdagangan melalui sistem elektronik berbasis teknologi blockchain yang menyebabkan belum optimalnya penghimpunan informasi atas perdagangan melalui sistem elektronik yang menggunakan teknologi blockchain. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak kesulitan mendapatkan informasi yang relevan digunakan untuk mengawasi kepatuhan perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik yang menggunakan teknologi blockchain. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pengaturan berupa pembentukan regulasi teknis dan spesifik yang mampu meningkatkan kerja penghimpunan informasi termasuk untuk membentuk tim khusus yang berkompeten dalam bidang digital intelijen dan kriptografi, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak lainnya seperti dengan lembaga intelijen di bidang keuangan (financial intelligence unit).

This thesis discusses the authority of the Directorate General of Taxes to collect information from third parties relating to taxation in connection with trade through an electronic system that utilizes or is based on blockchain technology. Even though there are currently several legal regulations currently in force (ius constitutum) regarding the collection of tax information, adjustments to the ius constitutum need to be made due to changes in the socio-economic conditions of society and the dynamics of the blockchain technology development. The three problem formulations discussed in this research principally discuss the design of formal law-making policy over the authority of the Directorate General of Taxes in collecting information regarding taxation on trade through a blockchain-based electronic system. By combining normative and empirical research methods, this research found that there is a legal gap in the form of the absence of regulations that specifically give authority to the Directorate General of Taxes to be able to collect information on trade through an electronic system based on blockchain technology which causes the collection of information on trade to be not yet optimal. As a result, the Directorate General of Taxes has difficulty obtaining relevant information to monitor tax compliance for trade via an electronic system that uses blockchain technology. Therefore, it is necessary to make regulatory changes in the form of establishing technical and specific regulations to improve information gathering work, including forming a special team that is competent in the field of digital intelligence and cryptography, as well as increasing cooperation with other parties such as financial intelligence units.

Kata Kunci : Pajak, Blockchain, Informasi, Tax, Information